Pekanbaru,Krisis listrik masih menjadi persoalan klasik di Tanah Air. Pada era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini, rasio elektrifikasi listrik (akses listrik) di Indonesia hanya sebesar 84 persen dan menjadikan Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain di ASEAN.

Sementara itu di Provinsi Riau sendiri, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau mencatat bahwa rasio elektrifikasi penerangan listrik yang terlayani di daerah ini baru mencapai 74,32 persen.

Angka 74,32 persen tersebut terbagi atas wilayah Riau daratan melalui dua sistem transmisi, diantaranya yang tergabung dalam sistem jaringan listrik yang terinterkoneksi dengan jaringan Sumatera sebesar 80 persen.

Untuk sistem transmisi kedua atau di luar sistem jaringan interkoneksi Sumatera adalah sistem isolated yang diatur dengan pendistribusian listrik bagi empat daerah yakni Kabupaten Bengkalis, Selat Panjang, Pasir Pangaraian, dan Tembilahan.

Sistim isolated ini merupakan pembangkit yang khusus menyuplai listrik untuk wilayah itu sendiri. Artinya arus listrik yang didistribusikan sebesar 50 persen untuk Tembilahan, Pasir Pangaraian, Palalawan, dan daerah lainnya juga di atas 50 persen. Namun demikian, sistem isolated ini juga memiliki sistem siaga ketika ada gangguan yang harus dimatikan pada satu unit isolated, maka unit lainnya harus siaga.

Sampai Oktober 2016, jumlah pelanggan PLN di Riau mencapai 1.421.400 pelanggan dari jumlah penduduk 5,8 juta jiwa. Sumber energi listrik tersebut berasal dari Lima pembangkit listrik dengan kemampuan memasok 190,8 mega watt. Meliputi PLTA Koto Panjang 114 MW, PLTG Teluk Lembu 43,3 MW, PLTD Teluk Lembu 7,5 MW, PLTD Dumai atau Bagan Besar 8 MW dan PLTG Riau Power 20 MW. Dengan demikian listrik di Riau masih defisit sampai 135,47 MW.

Keterbatasan energi listrik tersebut tentu saja menjadi persoalan bagi Negeri Lancang Kuning ini. Di tengah digesanya pembangunan di berbagai sektor, listrik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat masih menjadi persoalan yang tidak kunjung selesai. Padahal listrik berperan besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjawab semua kebutuhan energi listrik, Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat Riau. Pemerintah Pusat melalui Perpres No. 59 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Perpres No 71 Tahun 2006 menugaskan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik menggunakan batubara, termasuk Provinsi Riau.

Belum lama ini, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dalam Diskusi Forum Ketahanan Energi Nasional di Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya, Kamis (08/09/2016) mengeluhkan persoalan kelistrikan di Riau. Diskusi yang dibuka Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ini dihadiri pula oleh Ketua Ikal Agum Gumelar, Menteri Pertanahan dan Agraria Sofyan Djalil, Ketua Komisi VII DPR RI, Gubernur Lemhanas dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Luhut mengungkapkan buruknya manajemen energi di Indonesia dan perlahan harus itu harus dibereskan. Terutama, harus dikuatkan komitmen untuk menguntungkan negara. "Ingat teamwork (kerjasama tim,red) harus jalan. Jika tidak, maka sasaran dan kinerja kita tidak akan tercapai," ungkapnya.

Terkait hal tersebut, PT PLN  (Persero) bersama Konsorsium Kontraktor yang dimotori PT Rekayasa Industri (Persero), sejak 2011 lalu telah memulai pekerjaan fisik pembangunan Pembangkit Listrik di Riau dengan kapasitas 2 x 100 Mega Watt yang berlokasi di Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Selain percepatan penyelesaian pembangkit listrik Riau, PT PLN juga sedang berupaya melakukan percepatan untuk penyediaan transmisi jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dari GI Teluk Lembu ke Pembangkit Tenaga Listrik Uap (PLTU) di Tenayan Raya yang berjarak sekitar 8 km dengan jumlah tower yang diperlukan sebanyak 27 buah.

Untuk menekan persoalan kelistrikan di Riau baru akan bisa mendekati normal sebesar kebutuhan beban puncak pemakaian jika tahun 2016 ini seluruh pemerintah daerah yang didukung pemerintah provinsi mendorong PT PLN mewujudkan penambahan pasokan 2x100 MW yang bakal dihasilkan oleh PLTU Tenayan Raya.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Syahrial Abdi, belum lama ini mengatakan, gardu induk adalah alat yang langsung mengaliri listrik ke rumah tangga. Gardu induk berfungsi untuk memecah arus dan mengaliri listrik ke rumah tangga," katanya.

Saat ini Riau membutuhkan 19 gardu induk untuk mengatasi krisis listrik di daerahnya dari jumlah yang yang ada saat ini yaitu 8 gardu induk. Syahrial mengatakan pemerintah telah mengajukan kepada PLN untuk pembangunan gardu induk. Namun, masih terkendala oleh proses investasi PLN yang membutuhkan waktu.

Menurutnya, Riau saat ini mengalamidefisit listik mencapai 8.000 MW. Beberapa daerah masih menggunakan mesin diesel sendiri, seperti di daerah pesisir. Bahkan ada beberapa daerah yang sama sekali masih menggunakan lilin atau sama sekali tidak menggunakan listrik.

Dinas ESDM Provinsi Riau Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan akan terus melaksanakan kegiatan pengadaaan fasilitas listrik. Dalam hal ini berupa pembangunan tiang, jaringan listrik dan travo di 12 lokasi yang tersebar di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Diantara lokasi yang akan direncanakan pembangunan tersebut adalah :

Pekanbaru di Kec. Rumbai Pesisir, Kec. Rumbai Bukit, Kab Kampar di Dusun IV Koto, Desa Danau Lancang, Kec. Tapung Hulu. Kabupaten Pelalawan dari Kel. Teluk Meranti ke Desa Teluk Binjai Kec. Teluk Meranti, dari Desa Teluk Binjai ke Petodaan Kec. Teluk Meranti

Kabupaten Siak di Kampung Sengkemang, Desa Empang Pandan, Kec. Koto Gasib, Desa Sungai Gondang, Kec. Kandis. Kabupayten Indragiri Hulu, Desa Rimba Seminai, Kec. Rakit Kulim, Desa Talang Durian Cacar, Kec. Rakit Kulim. Kabupaten Indragiri Hilir di Desa Sungai Rabit, Kec. Kempas, Desa Karya Tunas Jaya, Kecamatan Tempuling. Kabupaten Rokan Hilir, Kepenghuluan Bukit Selamat, Kec. Simpang Kanan

Penghematan Listrik

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau berupaya menghemat penggunaan listrik melalui sistem Riau Energy Saving Goverment Office (RESGO) yang bakal diintegrasikan keseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. "Setidaknya enam bulan berikutnya kita bisa menargetkan sekurang-kurangnya 10 persen pada tahap awal," kata kepala Dinas ESDM Riau, Syahrial Abdi di Pekanbaru

Dengan target 10 persen itu. Menurut Syarial, tidak hanya pemakaian energi listrik yang akan berkurang, namun jumlah anggaran yang dikeluarkan juga bakal menurun. "Tidak logis kalau energi dikurangi, anggaran malah bengkak," tuturnya.

Dikatakan Syahrial, komitmen penghematan energi listrik di instansi pemerintahan masih ini menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) ditandatangani seluruh SKPD. "Setelah itu, semua SKPD melakukan pelaporan pemakaian dayanya langsung melalui website," ujarnya.

Seperti dijelaskan, Syahrial Abdi melalui sistem Riau Energy Saving Goverment Office (RESGO) yang bakal diintegrasikan keseluruh SKPD di Pemprov Riau. Pelaporan hasil audit penggunaan listrik dapat terlaporkan pemakaian dayanya langsung melalui website. Dari berbagai sumber. (adv)