ROHIL-Perhatian pemerintah pusat terhadap daerah penghasil migas di Propinsi Riau masih rendah, khususnya Kabupaten Rohil. Ironisnya, daerah penghasil malah tidak menerima hasil migasnya sendiri secara merata.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Rohil, Abdul Khosim, menyikapi persoaalan Dana Bagi Hasil, di Bagansiapiapi, Kemarin. Menurutnya, pemerintah pusat kurang bijak dalam memberikan pembagian hasil devisa dari kandungan SDA milik daerah tersebut.  

"Daerah harus melakukan penegasan terhadap pusat, karena sebagai masyarakat kami merasa ini tidak adil, berhubung kontribusi kita terhadap keuangan negara sangat banyak. Tentu dengan adanya pembagian tidak merata, membuat masyarakat miris,' ujar Akos panggilan akrabnya.

Ia menambahkan, tuntutan biaya yang cukup besar karena alasan pembiayaan infrastruktur didaerah. Selain itu, kekayaan alam di Rohil berupa kandungan minyak dan gas menjadi sesuatu salah satu sumber daya alam yang paling menjanjikan dan bisa mensejahterakan masyarakat

Akos menyebutkan, selain Rokan Hilir daerah penghasil migas lain juga merasa diperlakukan tidak adil. Dirnya menilai sangat ironis, secara tidak langsung pengaruh penurunan DBH membuat banyak rencana pembangunan tertunda dan sudah diprogramkan jauh sebelumnya."Akibatnya, banyak program skala prioritas tertunda,'' imbuhnya.(way)