ROHIL- DPRD Rohil memberikan kritikan keras terkait wacana pemerintah daerah "merumahkan" ratusan tenaga honorer yang dinilai tidak produktif. Rencana ini berkaitan dengan rasionalisasi anggaran di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Harusnya pemerintah daerah tegas, kalau memang wacana "merumahkan" tetapi masih juga oknum pejabat memberikan rekomendasi menerima tenaga honorer. Saya pikir ini sangat tidak realistis ditengah kondisi rasionalsiasi yang sedang dihadapi pemerintah daerah saat ini," ungkap Imam, mengomentari persoalan perumahan tenaha honorer, Kemarin.

Dikatakan, langkah BKD menertibkan tenaga honor merupakan upaya menghemat anggaran, karena sebagaimana diketahui banyak tenaga honorer yang tidak produktif tetapi masih menerima gaji dari pemerintah daerah. 

"Kami masih mendengar adanya pejabat kita yang mengatakan terang-terangan memasukkan orang terdekatnya menjadi tenaga honorer. Menurut kami ini sudah tidak sama lagi dengan tujuan awal dari kita semua yang sepakat untuk melakukan penghematan anggaran dengan berbagai langkah,” ungkapnya.

Dirinya meminta BKD lebih selektif memilih tenaga honorer kedepanya, meski demikian bila wacana merumahkan tenaga honorer dilaksanakan hendaknya tenaga honorer yang tidak memeiliki kontribusi pekerjaan.

"Saya pikir honorer yang tidak mampu dan loyal kepada Pemda Rohil lebih baik diberhentikan saja karena tentu menjadi beban bagi keuangan pemerintah daerah. SKPD kedepanya juga harus saling bersinergi memaksimalkan potensi yang ada," ujarnya.(way)