Hearing SKPD,Realisasi Anggaran SKPD Hanya Dibawah 50 Persen

Jumat, 25 November 2016

logo DPRD Rokan Hilir

ROHIL-DPRD Rohil mengelar agenda rapat dengar pendapat bersama Satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Hasilnya terungkap realisasi anggaran yang terserap disetiap SKPD masih dibawah 50 persen.

Agenda hearing dibuka Anggota Banggar DPRD Rohil Abu Khoiri, didampingi HM Bachid Madjid, Imam Suroso dan Afrizal, di ruang paripurna DPRD Rohil, Bagansiapiapi, Kemarin. 

Dikatakan, dari hasil pembahasan diketahui kurang maksimalnya penyerapan anggaran RAPBD-P 2016, lantaran faktor rasionalisasi disetiap SKPD. Laporan itu dibacakan 
setiap kepala SKPD, bahwa kondisi defisit anggaran daerah menjadi pengurangan tidak terbatas. 

Sementara realisasi yang masih masih dibawah 50 persen diantaranya, kebangpolinmas 41 persen, Badan Pertanahan 40,63 persen. Sedangkan diatas 50 persen lebih Disdukcapil 50,2 persen, BKD 56 persen, selain itu ada juga beberapa SKPD realisasinya mencapai 80 persen seperti di Bagian Hukuman HAM dan SKPD lainya.

Perwakilan SKPD Bapemas, Samsul Kidul, mengungkapkan banyak program yang belun terealisasi tahun ini diantaranya pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) dan resetlemen, alasanya seperti pencairan keuangan, persiapan administrasinya dan waktu yang mendesak membuat aplikasi program menjadi terlambat.

"Proses administrasinya sudah siap diajukan dan menunggu hasil dari keuangan. Ini sangat menjadi perhatian kami, karena banyak rumah sudah dibongkar tapi kita belum mampu memberikan pembangunannya," ujarnya.

Sementara, laporan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) disampaikan Kepala BKD Roy Azlan, menyebutkan bahwa instansi ini realisasi keuangannya baru mencapai 56 persen dan realisasi fisiknya 41 persen."Hal ini dikarenakan banyak kegiatan yang dimatikan, seperti penerimaan CPNS 2016 karena adanya moratorium pusat dan beberapa kegiatan lain masih menunggu yang ada," terangnya.

Kemudian, lanjut Roy, untuk kegiatan yang berlangsung masih dilaksanakan seleksi terbuka Sekdakab Rohil dan masih menunggu keputusan Bupati, sedangkan untuk program lain yang berjalan hanya rutinitas pembayaran gaji dan administrasi lainnya saja. Selain itu, dalam bidang Pencatatan Sipil, laporannya didominasi kerusakan pada fasilitas pelayanan umum. 

Menanggapi itu, Abu Khoiri mengatakan dewan akan memberikan tanggapan secara umum dan spesifik nantinya seperti mempertanyakan sejauh mana anggaran yang sudah dibelanjakan, selain itu juga akan menentukan pada anggaran perubahan. Semua akan kita bahas nantinya, selain itu kami juga akan pertanyakan beberapa kegiatan di SKPD yang biayanya melonjak," teganya.(way)