Penghentian operasi Roro yang sejak beberapa minggu terakhir hanya dilayani 1 kapal tersebut mulai Kamis (3/8) sampai batas waktu yang tidak disebutkan. Masyarakat hanya membaca pengumuman pemberitahuan yang ditempel di dinding.

 

Dalam pengumuman tersebut dijelaskan, penghentian pengoperasionalan kapal roro disebabkan sertifikat kapal yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sudah habis masa berlakunya dan masih dalam proses pengurusan.

 

 “Tak jelas siapa atau institusi mana yang mengeluarkan pengumuman, karena tanpa ada keterangan. Lagi-lagi kami masyarakat Rupat yang menjadi korban, kemarin jalan kami yang rusak, sekarang roro pula terhenti,” keluh Kaharuddin, Kamis (3/8/2018).

 

Pengumuman tersebut hanya menjelaskan sertifikasi yang habis masa berlaku sedang dalam pengurusan, tidak disebutkan dengan jelas sampai kapan penghentian kapal roro ini atau kapan selesai pengurusannya,”Kami benar-benar dibuat bingung dan susah. Sehari-hari kami harus bolak balik Dumai-Rupat, kalau kapal roro tak beroperasi, peraktis aktivitas kami terhambat,” keluh warga Rupat yang tinggal di Dumai ini.

 

Para petani sawit menjadi “korban” paling dirugikan, sebagian besar hasil perkebunan (sawit dan lainnya) biasanya mereka jual  ke Dumai,”Mestinya kondisi seperti ini tidak terjadi, karena transportasi roro merupakan urat nadi perekonomiam masyarakat pulau Rupat. Kalau dah kapal roro tak beroperasi mau pakai apa mereka bawa sawit ke Dumai,” ungkap Izan Jamil warga Rupat lainnya.

 

Memang kata Izan, masih ada alternatif lain, yakni menggunakan kapal laut (pompong). Akan tetapi biaya transfortasi akan menjadi sangat besar, sehingga harga jual di tingkat petani akan jeblok,”Sementara sekarang ini harga TBS sedang turun. Mohonlah para pengambil kebijakan untuk sesegera mungkin mengatasi persoalan ini,” harapnya.

 

Terpisah praktisi pendidikan Bengkalis, Alfansuri, menghimbau pihak terkait untuk segera melakukan koordinasi dengan Disbub Provinsi Riau sebagai pihak pengelola penyeberangan Dumai-Rupat juga kepada pihak ASDP.

           

“Saran saya, solusi jangka pendek segera koordinasi dengam Dishub provinsi, agar kondisi ini segera pulih kembali. Solusi jangka menengahnya pindah pengelolaan dari Dishub Provinsi ke Dishub Kabupaten/Kota. Dan solusi jangka panjang,  Otorita Rupat adalah keniscayaan,” sarannya.***