BENGKALIS -Bupati  Bengkalis, Amril Mukminin beserta Sekretaris Daerah (Sekda) H Bustami HY dan sejumlah kepala perangkat daerah bertemu dengan dua menteri di Jakarta, Senin (27/8/2018).  

Pertama, Bupati dan rombongan diterima Menteri Perancanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro didampingi Wismana Adi Suryabrata (Deputi Bidang Sarana dan Prasarana), Kemudian Ikhwan Hakim (Direktur Transportasi) dan Oktorialdi (Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan) di ruang kerjanya Kantor Bappenas, Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Senin pagi.

Siangnya orang nomor satu di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini bertemu dengan Menteri Agama (Menag) H Lukman Hakim Syarifuddin yang diterima Sekretaris Jenderal Kemenag H Nur Syam didampingi  Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana H Afrizal Zein. di Kantor Kementerian Agama Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta.

Kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bupati menceritakan bahwa dalam tiga tahun terakhir, Kabupaten Bengkalis mengalami kesulitan anggaran pembangunan. Akibat terbatasnya anggaran itu, imbuh mantan Kepala Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir itu, upaya yang dilakukan Pemkab Bengkalis dan mempercepat keberhasilan dan pemerataan pembangunan tak bisa maksimal.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyerahkan usulan kegiatan tahun 2019 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dengan total anggaran yang sudah approved Rp699 miliar untuk 10 bidang kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Senin (24/8/ 2018).

 

Sebenarnya DAK yang diusulkan Pemkab Bengkalis totalnya 843 miliar. Namun yang sudah approved (berkas dinyatakan lengkap dan diterima) Rp699,396 miliar. Secara rinci usulan DAK fisik yang approved itu adalah untuk untuk pendidikan Rp49.141.174.500, Kesehatan dan Keluarga Berencana Rp55.439.421.669, jalan Rp299.174.398.000 dan Air Minum Rp348.851.000.000.

 

Kemudian Sanitasi Rp1.782.600.000, Perumahan dan Pemukiman Rp1.937.500.000, Kelautan dan Perikanan Rp6.420.094.868, Pertanian Rp600.000.000, Pasar Rp3.050.000.000 dan Transportasi Rp3.000.000.000.

 

Selain DAK, Bupati juga mengusulkan dana penangan abrasi pantai agar dapat dianggarkan Pemerintah Pusat melalui APBN 2019. Dalam usulan ke Menteri PPN/Kepala Bappenas tersebut, anggaran yang dimintakan ke APBN untuk kedua titik abrasi di dua kecamatan itu, masing-masing Rp149,250 miliar dan Rp 41,6 miliar.

Sementara kepada Sekjen Kemenag Nur Syam, Bupati berharap Kemenag dapat membantu proses percepatan alih status Sekolah Ilmu Tinggi Ekonomi Syariah (STIE) Bengkalis dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri  (PTN).

Tak hanya itu, Bupati Amril juga berharap apabila sudah dinegerikan, STIE Syariah Bengkalis dapat dijadikan model pendidikan ekonomi syariah pertama di Indonesia.

Dia juga berharap alih status STIE Syariah Bengkalis dari PTS menjadi PTN dapat dilakukan dalam waktu dekat, sehingga dapat diresmikan Menteri Agama sebagaimana peresmian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis pada 7 Mei 2015.

Selain Sekda H Bustami HY,  ikut mendampingi Bupati Asisten Perekonomian dan Pembangunan H Indra Putra, Kepala Bappeda H Jondi Indra Bustian,  Plt Kadis Kesehatan Supardi, Plt Kadishub Djoko Edi Imhar, Direktur RSUD Mandau Ersan, Plt Kadis Pendidikan Edi Sakura, Plt Kadis Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Gendrayana Rohaini, Plt Kadis Kominfotik Johansyah Syafri,  Plt Kadis PUPR Hadi Prasetyo, Kepala BPAKD Aulia, Kadis Lingkungan Hidup Arman AA, Kadis Parbudpora H Anharizal dan Direktur PDAM Bengkalis Jufrizal.***