Tutup Asistensi SAKIP, Ini Pesan dan Harapan Wabup Meranti

Jumat, 25 Januari 2019

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, H. Said Hasyim menutup kegiatan Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Grand I Hotel Batam, Jumat (25/1/2019).

BATAM-Wakil Bupati Kepulauan Meranti, H. Said Hasyim menutup kegiatan Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Grand I Hotel Batam, Jumat (25/1/2019). 

Kegiatan ini bertujuan untuk mempertajam pemahaman OPD dalam menyusun perencanaan kegiatan berbasis kinerja itu. Wakil Bupati berharap semua OPD dapat menerapkannya dengan baik untuk meningkatkan penilaian SAKIP menjadi 'A'.

Hadir saat penutupan Sekretaris Daerah H. Yulian Norwis SE MM, Asisten III Sekdakab Meranti H. Rosdaner, Kepala Bappeda Meranti H. Makmun Murod, Inspektur Meranti Suhendri dan jajaran pejabat eselon II, Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra, Kabag Ortal Rika dan para Kabag di lingkup Sekda Meranti, Pejabat Eselon III, Camat dan Kasubag Program masing-masing OPD.

Dalam kegiatan pelatihan Asistensi SAKIP sesi kedua yang ditaja Bagian Ortal dan Bappeda Meranti ini, Para Kepala OPD dan Para Camat diminta untuk memaparkan Casecading atau Pohon Kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan berbasis kinerja di setiap OPD dan kecamatan.

Dalam pemaparan yang dilakukan Kepala OPD dihadapan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah serta pembimbing dari Kemen PAN RB, penyusunan Casecading yang dilakukan setiap OPD yang berbasis kinerja, efektif, efisien dan bermanfaat, terbukti sudah cukup baik namun beberapa masih butuh penyempurnaan.

Bagi OPD yang belum sempurna menyusun Casecading langsung mendapat bimbingan dari Tim Pembina SAKIP Kemen-PAN RB dan Sekda Meranti H. Yulian Norwis. Begitu juga Tim SAKIP Bappeda Meranti yang dipimpin Dr. Ardiansyah. Setelah diberi petunjuk dan arahan dari para ahli yang cukup kompeten itu Kepala OPD yang didampingi Sekretaris dan Kasubag Program terlihat sudah dapat memahami dengan baik.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti mengaku sudah cukup puas dengan kemampuan setiap OPD dan kecamatan dalam menyusun Casecading. Andai terdapat salah dan kekurangan, menurutnya itu hal biasa karena semua masih dalam tahap pembelajaran. Ia berharap dapat terus  disempurnakan demi kemajuan Meranti ke depan.

"Kita harus menjadi pemerintah yang peka terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dari pemerintah yakni kehidupan dan kesejahteraan yang lebih bajik dapat sama-sama kita wujudkan," harap Wabup.

Dan yang terpenting, menurut Wabup, dengan adanya pelatihan ini pegawai lebih menyadari apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. "Yang terpenting pegawai memiliki kinerja yang tinggi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat," tegasnya.

Kinerja PNS itu sangat penting bagi daerah maupun individu PNS, apalagi dengan wacana penerapan single salary di setiap Pemerintah Daerah, setiap PNS akan diberikan upah sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan.

Terakhir, seperti juga harapan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Wakil Bupati meminta setiap pegawai dapat menjadi PNS yang benar benar dibutuhkan oleh organisasi, jangan sampai menjadi pegawai yang tidak tahu apa apa bahkan membuat kemunduran dan menimbulkan penyakit bagi organusasi pemerintahan.

"Saya harap semua pegawai dapat meningkatkan kinerjanya dan jadilah pegawai yang benar benar dibutuhkan oleh organisasi," pungkas Wabup.

Dari informasi yang disampaikan Deputy Kinerja Aparatur Kemen-PAN RB RI, M. Yusuf Ateh, berkat komitmen yang tinggi dari semua OPD di lingkungan Pemkab Meranti dalam menyusun dan menjalankan kegiatan berbasis manfaat, Kemen PAN RB telah menaikan Nilai SAKIP Kabupaten Kepulauan Meranti dari 'B' di tahun 2017 menjadi 'B Plus' tahun 2018. Atas hasil itu Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan satu-satunya kabupaten kota se-Riau yang berhasil meraih nilai SAKIP 'B Plus'.

Penyerahan Nilai SAKIP menurut rencana akan dilakukan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB) RI saat penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Kabupaten Kota Wilayah Sumatera, Banten dan Jawa Barat di Kota Bandung, Senin (28/1/2019).***