MERANTI-Bupati Kepulauan Meranti, Drs. H. Irwan M.Si didampingi Wakil Ketua DPRD H. Taufikurrahman dan Sekda Meranti mengikuti kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintan Daerah Kabupaten Meranti bertempat di Aula BPK RI Perwakilan Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru, Rabu (24/5/2019).

Dalam keterangannya Kepala BPK RI Perwakilan Riau Tomas Ipung Anjarwarsito mengatakan, LHP Kabupaten Kepulauan Meranti sangat baik untuk Kabupaten termuda di Riau dan sangat berhak meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ketujuh kali.

"Tentunya dengan diraihnya Opini WTP ini membuktikan kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh Pemkab Meranti sudah sangat handal," kataTomas Anjar.

Selanjutnya dikatakan Kepala BPK RI, penyerahan LHP Pemkab Meranti Tahun 2018 ini, tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan namun demikian, jika ditemukan penyimpangan oleh tim pemeriksaan yang berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara harus diungkap dan hal ini akan mempengaruhi LHP BPK RI.

Penyerahan LHP ini menurut Tomas Anjar, LHP ini juga merupakan pernyataan profesional dari BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah meski diakui tidak ada jaminan tidak terjadinya penyimpangan.

BPK RI berharap hasil pemeriksaan yang baik terhadap LKPD Pemkab Meranti hendaknya dapat menjadi landasan atau pertimbangan dapam penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Adapun secara rinci keterangan dari BPK RI terhadap pemeriksaan LKPD Pemkab Meranti Tahun 2018 adalah berdasarkan UU No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntasi Pemerintah Daerah, Pemkab Meranti dalam penyajian laporan keuangan telah menerapkan Sistem Berbasis Akruat sehingga lebih komprehensif dalam menyajikan laporan kekayaan, realisasi anggaran dan sisa anggaran lebih.

Sehingga menghasilkan catatan BPK RI Pertama Pemkab Meranti telah menyelenggarakan jurnal akruat secara penuh, Kedua, Pemkab Meranti Telah melakukan kapitalisasi dan penyusutan aset tetap meskipun masih manual, Ketiga, belum menggunakan aplikasi secara menyeluruh, Keempat BPK RI menyarankan Pemkab Meranti untuk menerapkan sistem aplikasi secara menyeluruh dan terintegrasi agar penyajian laporan lebih Akurat, Transparan dan Akuntable. 

Menyikapi laporan LHP Pemkab Meranti oleh BPK RI Perwakilan Riau, yang cukup membanggakan ini, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si mengucapkan terima kasih yang tinggi kepada BPK RI karena telah membimbing dan membina aparatur Pemkab Meranti dari posisi Nol hingga meraih sukses seperti saat ini.

"Kepada BPK RI kami ucapkan terima kasih atas pembinaan yang telah diberikan hingga mencapai sukses saat ini," tutur Irwan.

Tak lupa ucapan yang sama juga diucapkan Bupati kepada seluruh aparatur Pemkab Meranti yang terlibat sehingga Meranti berhasil meraih Opini WTP yang ketujuh kalinya.

"Semoga kedepan kualitas laporan yang disajikan semakin meningkat yang ditandai dengan ketepatan waktu pelaporan," ujar Bupati.

Selain itu ditekankan orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu, semua aparatur yang terlibat harus lebih memahami standar pemeriksaan keuangan yang semakin ketat saat ini, caranya dengan menggali pengetahuan terupdate sehingga mampu menerapkan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi.

"Ke depan sistem pelaporan keuangan secara komputerisasi akan menjadi keniscayaan, Mohon pembinaan dan tunjuk ajar dari BPK RI agar SDM Meranti bisa menyesuaikan dengan sistem pelaporan terkini," tambah Bupati Meranti itu.

Dengan masa Jabatan yang tinggal 2 tahun lagi, Bupati Irwan berharap apa yang diraih saat ini dapat menjadi Legacy dan Operating Prosedure bagi SDM Pemkab. Meranti dalam menyajikan laporan keuangan yang Akuntable.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Meranti H. Taufikurrahman, yang turut mengapresiasi kinerja Pemkab. Meranti, menurutnya raihan Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemkab. Meranti sangat luar biasa. Tentunya dengan pengakuan BPK RI tersebut akan semakin mempermudah fungsi pengawasan DPRD.

 

"Kami dari DPRD Meranti sangat mengapresiasi dan sangat bangga atas prestasi yang diraih Pemkab Meranti. Tentunya ketika itu sudah dicapai tentu tidak sulit lagi bagi kami DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan," ujar Taufikurrahman.

Terkait kekurangan yang laporan keuangan yang harus disempurnakan dalam tempo 60 hari kedepan diyakini Toufikurrahman tidak ada masalah sebab diakuinya Pemkab Meranti sudah melakukan perbaikan sejak dini.

"Saya kira Pemkab Meranti tidak butuh 60 hari untuk menyempurnakan laporan, saat ini saja Bupati sudah langsung menindak lanjuti dan melaporkannya kepada DPRD," papar Toufikurrahman.

Terakhir Wakil Ketua DPRD Meranti itu berharap, prestasi yang kuat biasa atas penyajian laporan Akuntabilitas Keuangan Pemkab Meranti dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi dimasa datang.