BENGKALIS - Menyikapi polemik saling klaim pokok pikiran anggota dewan yang berujung pada dikeluarkannya Partai Demokrat dari Fraksi Suara Rakyat di DPRD Bengkalis, membuat Ketua Partai Demokrat Kabupaten Bengkalis, Nur Azmi Hasyim angkat bicara. Menurutnya, perceraian politik lumrah terjadi.

"Menanggapi kekisruhan yang terjadi, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, mengenai saling klaim pokok pikiran, perlu saya tegaskan bahwa saya tidak ingin masuk ke ranah tersebut, karena itu merupakan hak masing-masing dari anggota dan biarlah mereka yang menyelesaikannya," ungkap Emi ditemui di Kantor Demokrat, Senin (1/11/2021).

Soal pemisahan fraksi, menurutnya hal tersebut lumrah dan biasa terjadi dalam politik, apalagi gabungan fraksi tersebut tidak berasal dari satu partai dan tidak adanya lagi kenyamanan dan kecocokan antar sesama anggota.

"Saya lebih cenderung mengedepankan masalah waktu pemisahan. Saya mengharapkan hal tersebut dapat dilakukan setelah pembahasan dan pengesahan APBD 2022. Jika dilakukan sekarang akan mengganggu proses pembahasan dan berdampak terhadap kepentingan masyarakat luas," imbuh Emi.

Hal tersebut diakui Emi juga sudah didiskusikannya dengan pimpinan DPRD Bengkalis mengingat pemisahan tersebut idealnya harus melalui beberapa tahapan dan diparipurnakan. Tidak bisa berpisah begitu saja.

"Menanggapi pernyataan Ketua Nasdem Bengkalis yang menyampaikan pernah menghubungi saya. Perlu saya tegaskan, hal tersebut benar. Namun itu terjadi setelah viralnya video dan pernyataan pemisahan fraksi di media online dan media sosial. Tentu saya kaget, kenapa pemisahan tersebut lebih dulu diungkapkan di media tanpa melakukan pembicaraan kepada saya. Padahal sebelumnya saya sudah menginstruksikan kepada anggota dewan saya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik," tegas Emi.

Terkait pemecatan tenaga ahli fraksi, Emi meluruskan bahwa tidak ada pecat memecat. Yang ada adalah tenaga ahli tersebut diinstruksikan untuk menarik diri mengingat kapasitas beliau sebagai fungsionaris Partai Demokrat.

Terakhir, Ketua Demokrat mengharapkan permasalahan ini tidak berlarut karena masih banyak permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat yang harus mendapat perhatian bersama. "Masih banyak permasalahan yang harus menjadi perhatian dan diselesaikan anggota dewan dan kami berkomitmen untuk itu sesuai dengan tagline partai yakni Demokrat Berkoalisi dengan rakyat," tutup Emi.

Butut semua ini bermulai dari perseteruan anggota DPRD Bengkalis dari Partai Nasdem, Askori dengan anggota DPRD Bengkalis dari Partai Demokrat Morrison B  Sihite terkait persoalan saling klaim anggaran pokok pikiran (Pokir) berupa bantuan PAH untuk masyarakat Desa Teluk Papal, Kecamatan Bantan.

Baik Askori maupun Moris saling klaim bahwa bantuan PAH ini merupakan usulan pokirnya. Perseteruan ini memanas hingga berujung pemecatan staf ahli di Fraksi Suara Rakyat DPRD Kabupaten Bengkalis. Fraksi tersebut juga pecah setelah Morrison dikeluarkan.***