BENGKALIS-Pemerintah Kabupaten Bengkalis menjalin silaturrahmi dan diskusi dengan manajemen PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) terkait berbagai persoalan pembangunan di Negeri Junjungan. Acara berlangsung di Kantor PT. PHR Duri, Senin (6/12/2021).

Silaturrahmi ini sesuai arahan Bupati Bengkalis Kasmarni kepada Tim Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang diketuai Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Heri Indra Putra bersama DPRD Kabupaten Bengkalis yang diwakili Ketua Komisi III Andri beserta anggota.

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Heri Indra Putra dalam sambutannya mewakili Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengucapkan terimakasih atas keterbukaan manajemen PHR karena selama puluhan tahun CPI beroperasi sinergi sangat susah dilakukan.

"Alhamdulillah forum diskusi yang selama puluhan tahun do era CPI sulit terwujud dapat berjalan dgn baik berkat kehadiran dan keterbukaan PT. PHR. Harapan kami isu-isu penting lainnya yang belum sempat dibahas dalam pertemuan ini bisa segera dibahas dalam waktu yang tidak begitu lama," ujarnya.  

Ada 15 isu strategis yang selama ini menjadi persoalan telah disampaikan Pemkab Bengkalis kepada manajemen PT. PHR. Hanya saja mengingat waktu terbatas, pada kesempatan baru 5 isu utama yang dibahas, sisanya akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya.

Adapun 5 isu utama tersebut adalah suplai air baku dari waduk PT. PHR untuk kebutuhan masyarakat Mandau sekitarnya, pemanfaatan lahan milik PT. PHR untuk pertanian dan perkebunan masyarakat, pembangunan fasilitas umum seperti jalan yang berada di kawasan perusahaan, penerimaan dan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal oleh PT. PHR berkolaborasi dengan Politekhnik Negeri Bengkalis dan kemitraan dengan BUMD Bengkalis serta rekonsiliasi data pajak daerah.

"Beberapa hal mulai mengerucut menjadi kesepakatan untuk sinergi dan kolaborasi demi pembangunan Kabupaten Bengkalis dan tahap selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lebih tekhnis," tutupnya.

Manager Corporate Affairs North PHR, Sementara Rudi Arief dalam kesempatan itu mengatakan PHR sangat terbuka dengan Pemerintah Daerah dan mengajak saling bersinergi.

"Kami siap mendukung penyelesaian beberapa isu penting yang telah disampaikan kepada kami secara bertahap dan terus membangun intensitas komunikasi. Begitu sebaliknya kami butuh dukungan Pemerintah Daerah untuk kemudahan perizinan terutama dalam upaya PHR memperluas area drilling sesuai target pemerintah tahun 2022," ujarnya.***