PEKANBARU-Wakil Bupati (Wabup) Bengkalis, Bagus Santoso mengikuti wawancara kegiatan penilaian peraih Penghargaan Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan (Paritrana Award) 2022 di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Kamis (16/2/2023). 

Wawancara dilakukan Panitia Sembilan atau Tim Penilai Provinsi Riau terdiri dari Pemerintah Provinsi Riau, serikat pekerja/buruh, asosiasi pengusaha, akademisi dan lainnya. Wawancara yang dilakukan berkaitan dengan peran dan dukungan Pemkab Bengkalis dalam melakukan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan durasi waktu selama 20 menit. 

Ikut mendampingi Wabup Bagus Santoso dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bengkalis Ismetinol, Kadis Kominfotik Hendrik Dwi Yatmoko dan Sekretaris Bappeda Bengkalis Firdaus. 

Dalam wawancara tersebut Wabup Bagus Santoso memaparkan tindaklanjut Jamsos Ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkalis yakni telah dilakukannya kesepakatan bersama antar kantor cabang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Duri dengan Kabupaten Bengkalis, kemudian melakukan kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dengan Kantor Cabang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Duri. 

Lebih lanjut dikatakan Wabup, perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial Ketenagakerjaan sebanyak 1.174 perusahaan.   Sementara jumlah tenaga kerja yang telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial  Ketenagakerjaan sebanyak 50.132 orang. 

Usai paparan dan wawancara, Kabupaten Bengkalis mendapat pujian dan apresiasi oleh tim sembilan atas program dan pemaparan yang disampaikan Wabup Bagus Santoso yang penuh semangat. 
Paritrana Award merupakan ajang penghargaan yang diberikan Presiden RI kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan pelaku usaha meliputi perusahaan skala besar-skala menengah, usaha sektor layanan publik dan usaha mikro, yang mendukung penuh pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Sejak diselenggarakan pertama kali pada tahun 2017, Paritrana Award tahun 2022 memasuki tahun keenam dengan periode penilaian dari Januari-Desember 2022. Kegiatan ini merupakan program dari pemerintah pusat melalui Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) selaku panitia tingkat pusat.***