Maksimalkan Pelayanan Roro, Lintas Komisi DPRD Bengkalis RDP Pihak Terkait

Senin, 14 Maret 2022

Lintas Komisi DPRD Bengkalis menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Perhubungan, perusahaan pelayaran dan instansi teknis lainnya guna menyikapi keluhan masyarakat terhadap pelayanan roro di Lantai II Ruang Paripurna DPRD, Selasa (14/3/2023).

BENGKALIS-Keluhan masyarakat terhadap pelayanan Roro mendapat atensi serius DPRD Kabupaten Bengkalis. Bentuk keseriusan itu diwujudkan DPRD dengan menggelar rapat gabungan komisi dengan menghadirkan perusahaan pelayaran PT. Jembatan Nusantara dan PT. Atosim Lampung Pelayaran di Lantai II Ruang Paripurna DPRD, Selasa (14/3/2023).

DPRD Bengkalis juga mengundang Dinas Perhubungan (Dishub) dan OPD teknis lainnya yang bersangkutan dengan operasional pelayanan penyeberangan Roro ini. Rapat lintas komisi dihadiri Ketua DPRD Bengkalis H. Khairul Umam dan Wakil Ketua DPRD Sofyan.

Dinas Perhubungan, perusahaan pelayaran dan instansi teknis lainnya menghadiri rapat dengar pendapat dengan Lintas Komisi DPRD Bengkalis .

Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, H. Adri mengapresiasi  kinerja Dishub dalam meningkatkan sarana dan prasarana, fasilitas dan metode pelayanan. "Tetapi masih dengan beberapa catatan yang perlu diperhatikan diantaranya sistem E-Ticketing belum maksimal memberikan dampak signifikan di dalam konsep pengaturan antrean karena masih ada yang dapat menerobos, begitu juga dengan penyusunan kendaraan, serta kebersihan yang harus dijadikan prioritas karena hal tersebut berdampak pada masyarakat," ujar Adri.

Ketua DPRD Bengkalis, H Khairul Umam memimpin rapat.

Sementara Wakil Ketua Komisi II Ruby Handoko mengingatkan Kepala Dinas Perhubungan untuk lebih memperhatikan jadwal keberangkatan Roro, jangan sampai banyak masyarakat yang mengeluh karena antrean panjang akibat terjadi keterlambatan keberangkatan kapal.

Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Sofyan  memberi masukan kepada dinas teknis.

"Begitu juga dengan sepeda motor yang yang selalu menunggu di ujung jembatan harus ditertibkan karena mengganggu kendaraan mobil yang ingin keluar dari kapal," tegasnya.

  1. Wakil Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, Ruby Handoko menyampaikan keluhan masyarakat terkait pelayanan roro.
  2.  

Anggota Komisi II Rianto mengusulkan terkait permasalahan penerobosan antrean yang ada di Roro untuk disampaikan kepada Bupati agar dibuat MoU bersama dalam menyelesaikan masalah ini.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Sofyan sepakat dengan Komisi II yang mana apa saja yang disepakati nanti betul-betul dijalankan karena ini menjadi  perhatian bagi seluruh pihak untuk menyukseskan visi misi Bupati Bengkalis yang dikenal dengan sebut “Bermasa”.

  1. Ketua  Komisi II DPRD Bengkalis, H. Adri menyampaikan keluhan masyarakat terkait pelayanan roro.
  2.  

Anggota DPRD lainnya Simon Lumban Gaol, H. Zamzami, Zamzami Harun dan Sanusi juga menyampaikan persoalan pelayanan Roro yang sampai saat ini masih belum berjalan secara maksimal. Mereka berharap harus ada kerja sama antara pemerintah dengan pengelola kapal supaya pelayanan berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Anggota Komisi II DPRD Bengkalis, Rianto menyampaikan keluhan masyarakat terkait pelayanan roro.

Menyikapi apa yang disampaikan anggota DPRD, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Agus Sofyan mengatakan akan menjadi masukan dalam memperbaiki pelayanan Roro. "Kami akan mencari solusi terbaik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis. Terkait E-Ticketing sedang dicari formulanya supaya tidak terjadi lagi terobosan antrean. Melalui evaluasi bersama rekan-rekan di dinas, bagaimana caranya untuk bisa mensterilisasi jalur E-Ticketing ini," terangnya.


Kepala Dinas Perhubungan Bengkalis, Agus Sofyan menanggapi saran dan masukan yang disampaikan DPRD.

"Terkait kebersihan akan diupayakan melakukan peningkatan. Kami juga berharap kerja sama dari para penumpang untuk sama-sama menjaga kebersihan setelah menggunakan toilet," ungkap Manajer PT. Jembatan Nusantara. ***

 

  1. Perwakilan perusahaan pelayaran  menanggapi saran dan masukan yang disampaikan DPRD.