BENGKALIS.Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, tujuh kali agenda rapat paripurna di DPRD Bengkalis batal digelar karena tidak kuorum. Kalangan masyarakat menilai gagalnya agenda paripurna karena alasan tidak kuorum merupakan unsur kesengajaan, diduga ada aksi boikot yang dilakukan sejumlah anggota dewan.

Sidang paripurna yang terbaru diagendakan, namun batal dilaksanakan adalah rapat pimpinan DPRD dengan ketua-ketua fraksi serta rapat paripurna pengesahan struktur badan legislasi, Senin (10/6) kemarin. Setelah ditunggu hingga sore hari, jumlah anggota dewan yang hadir tidak memenuhi kuorum sehingga rapat diputuskan batal.

Salah seorang anggota DPRD Bengkalis Azmi R Fatwa ketika dihubungi, Selasa (11/6), membenarkan batalnya dua rapat paripurna tersebut. Politisi PKS itu sendiri saat ditanya kenapa setiap agenda paripurna atau rapat lainnya di DPRD selalu batal digelar, ia mengaku tidak tahu persis apa yang terjadi di lembaga wakil rakyat tersebut.

“Senin kemarin ada dua agenda rapat terpaksa dibatalkan dikarenakan tidak kuroum. Memang cukup disesalkan karena apa yang terjadi hari ini di dewan akan berdampak pada kinerja lembaga ini sendiri,” tukas Azmi tanpa berkomentar lebih jauh.

Sementara sejumlah elemen masyarakat terus menyorot kinerja DPRD Bengkalis. Seperti diungkapkan Syafril Naldi, tidak kuorumnya anggota dewan yang hadir ada unsur kesengajaan. Bahkan lebih keras lagi ia menyebutkan bahwa tidak kuorum mayoritas anggota dewan diduga telah terjadi aksi pemboikotan.

“Setahu saya sudah sekitar tujuh sampai delapan kali rapat paripurna di DPRD Bengkalis itu batal digelar. Artinya, kalangan dewan sendiri melakukan aksi boikot rapat dan sidang paripurna. Hanya saja kita tidak tahu kepada siapa aksi boikot itu ditujukan kalangan dewan,” jelas Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga (Fokal) Bengkalis tersebut.

Ditambahkan pria yang akrab disapa Onal ini, aksi boikot tersebut bisa saja karena faktor ketidakpuasan di internal dewan sendiri atau karena faktor X yang menyebabkan mayoritas para legislator malas menghadiri rapat paripurna. Ia kembali menegaskan bahwa batalnya seluruh agenda paripurna pasca pengesahan APBD bulan Februari lalu adalah unsur kesengajaan.

“Apabila hal ini terus berlanjut akan menjadi preseden buruk bagi kinerja DPRD secara kelembagaan ataupun personal. Contohnya saja, paripurna Ranperda PBB pedesaan dan perkotaan sampai empat kali gagal diparipurnakan, kemudian LKPJ Bupati,”sebut Syafril mencon tohkan.

Menyikapi kondisi ini, Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah berjanji akan segera menyelesaikan masalah tersebut. Hanya saja ketika disinggung apakah batalnya paripurna yang dikategorikan aksi boikot itu ditujukan kepada dirinya, Jamal membantah.

“Setahu saya aksi boikot rapat paripurna itu bukan ditujukan kepada saya atau pimpinan dewan lainnya. Persisnya saya masih akan menanyakan kepada kawan-kawan di  dewan melalui fraksi-fraksi, sehingga dalam waktu dekat ada solusi,”jawab Jamal.

Ditambahnya, selaku ketua DPRD ia akan melakukan pembicaraan dengan ketua-ketua fraksi apa yang terjadi serta mencari jalan keluar. Diakuinya, keputusan kolektif kolegial di DPRD membuat dirinya tidak bisa mengintervensi anggota dewan lainnya.(bku)