BENGKALIS.Komisi IV DPRD Bengkalis menggelar hearing dengan Dinas Pendidikan terkait beberapa persoalan di bidang pendidikan, khususnya hasil Ujian Nasional yang jauh dari harapan. Diharapkan ada solusi terhadap persoalan tersebut mengingat salah satu misi Pemkab Bengkalis adalah menjadikan Bengkalis sebagai kota pendidikan.

“Hearing sudah kita laksanakan Selasa (12/6) kemarin. Ada beberapa persoalan yang kita bahas dan perlu dicarikan solusinya. Persoalan yang urgen adalah tentang rendahnya hasil UN,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Sofyan, Rabu (12/6).

Sebagaimana pernah disampaikan Kadis Pendidikan H Herman Sani, bahwa rendahnya hasil UN perlu dilakukan kajian secara menyuluruh. Dirinya berpendapat, kajian secara menyeluruh tersebut tentu tidak hanya dalam proses belajar mengajar, melainkan pada seluruh sektor. 

“Saya kira persoalan pendidikan ini bukan hanya dalam proses belajar mengajar, melainkan juga dari proses penempatan kepala sekolah. Sejauh mana kredibilitas kepala sekolah dalam menjalankan tanggung jawabnya. Mampu atau tidak, nah di sini tentu perlu digarisbawahi, perlu ada proses pengangkatan kepala sekolah yang ketat. Tidak bisa asal tunjuk,” ujarnya.

Penempatan guru juga turut berpengaruh terhadap turunnya hasil UN. Guru berperan dalam proses transfer ilmu kepada anak didik. Penempatan guru yang salah, baik itu lokasi tugas maupun ketidaksesuaian dengan bidang keahlian akan berdampak kepada kurang maksimalnya proses belajar mengajar. Kalau proses belajar mengajar sudah “terganggu” maka akan berdampak kepada output yang dihasilkan. 

“Makanya dalam hearing kemarin komisi IV menekankan kepada Dinas Pendidikan agar benar-benar memperhatikan proses penempatan guru,” ujar Sofyan.

Dinas Pendidikan sebagai SKPD penangung jawab hendaknya juga mengevaluasi diri, apakah tupoksinya dalam melaksanakan optimalisasi pendidikan di Kabupaten Bengkalis sudah berjalan sebagaimana mestinya. Bisa saja terjadi, Disdik karena mengejar target Bengkalis sebagai Kota Pendidikan, lebih fokus pada pengembangan lembaga-lembaga pendidikan, seperti persiapan pembangunan Universitas Sumatera Timur,  pembangunan Akademi Komunitas Negeri Bengkalis, Pengembangan pendidikan berbasis IT, dan hal-hal lain yang berorientasi proyek. Sementara proses pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan kurang optimal.

Tak kalah pentingnya perlunya mengevaluasi kembali sistem tunjangan yang diberlakukan selama ini. Sofyan berpendapat, tunjangan ataupun insentif yang diberikan sama sekali tidak memiliki korelasi positif terhadap peningatan mutu pendidikan. “Perlu dipikirkan perubahan sistem tunjangan. Misalnya untuk guru daerah terpencil. Jadi tidak bisa disamaratakan untuk semua guru,” ujar Sofyan.

Terakhir yang perlu digarisbawahi Dinas Pendidikan, menurut Sofyan adalah fisik sekolah yang sebagian diantaranya sudah tidak layak lagi. Perlu skala prioritas untuk sekolah-sekolah yang sudah tidak layak agar segera dilakukan pembangunan. “Apa yang saya sampaikan ini baru sebagian dari kemungkinan persoalan yang ada di dunia pendidikan kita. Saya yakin Dinas Pendidikan memiliki komitmen untuk memperbaiki dunia pendidikan di Negeri Junjungan ini,” ungkap Sofyan.(bku)