BENGKALIS.Anwizing untuk 20 paket kegiatan di Panitia Kerja III  Unit Layanan Pelelangan Bengkalis terpaksa ditunda menyusul adanya protes dari rekanan, Kamis (18/7). Suasana sempat memanas karena pihak-pihak terkait tidak bisa memberikan penjelasan terhadap protes yang disampaikan kontraktor.

Mereka mempertanyakan kenapa ada perbedaan spesifikasi penggunaan baja ringan untuk 4 paket kegiatan, harus menggunakan merek Austalia. Sementara  paket lainnya tidak, padahal jenis pekerjaannya sama. Ada indikasi ingin mengondisikan perusahaan tertentu sebagai pemenang dengan cara mengunci spek.

Salah seorang rekanan yang ikut anwizing, Fitra Budiman membenarkan adanya pembatalan anwizing di Pokja III. Menurut Budi, keputusan pembatan itu disampaikan langsung oleh Ketua Pokja III, Azzuri setelah  Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) maupun Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari satuan kerja yang memiliki pekerjaan tersebut tidak bisa menjawab protes yang diajukan rekanan.

“Ada sekitar 20 paket, yakni pembangunan ruang sekolah di Dinas Pendidikan. Kami mempertanyakan kenapa ada perbedaan spesifikasi dalam penggunaan baja ringan untuk 4 paket kegiatan dengan paket kegiatan lainnya.  Setelah KPA dan PPTK dipanggil oleh Pokja III untuk menjelaskan, ternyata mereka tidak bisa menjawab sehingga diputuskan anwijing dibatalkan,” ujar Budi yang juga Ketua Gapeknas Kabupaten Bengkalis.

Budi menilai keputusan yang diambil Ketua Pokja III sudah tepat. Karena tugas Pokja hanyalah melelang saja, sementara dokumen-dokumen dan persyaratan teknis dibuat oleh dinas. Jadi wajar ketika KPA dan PPTK dinas bersangkutan tidak bisa menjelaskan kepada rekanan, anwizingdibatalkan.

Ditambahkan Budi, para rekanan tidak habis pikir kenapa untuk 4 paket kegiatan tersebut beda spesifikasi untuk penggunaan baja ringan. Harus merek Austalia, sementara 16 paket lagi tidak. Padahal semuanya sama-sama paket pekerjaan pembangunan sekolah.

“Makanya kita mempertanyakan kenapa yang empat paket tersebut saja menggunakan baja ringan mereka Australia, kenapa paket yang lain tidak. Seharusnya cukup produk dalam negeri yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI). Tapi mereka tidak bisa menjelaskannya,” ujar Budi.

Ditambahkan Budi, rekanan melihat ada gelagat tidak sehat untuk mengatur pemenang tertentu sehingga spesifikasi dikunci dengan mengarahkan ke merek tentu, khususnya untuk 4 paket kegiatan tersebut.(bku)