BENGKALIS.Sejak tahun 2010 lalu, peringatan atau perayaan hari jadi Bengkalis tak pernah lagi dirasakan kalangan masyarakat. Pada tahun 2013 adalah hari ulang tahun (HUT) Bengkalis ke 501, sama seperti tahun sebelumnya hanya dilaksanakan rapat paripurna istimewa oleh kalangan legislatif (DPRD) dengan eksekutif.

Sejumlah komponen masyarakat menilai, sejak tiga tahun terakhir HUT Bengkalis hanya diperuntukan bagi kalangan dewan dan pejabat. Tidak ada lagi perayaan serta peringatan yang melibatkan komponen masyarakat di Bengkalis. Hal itu tentunya tidak terlepas dari kebijakan kedua belah pihak tersebut, yang sepertinya sengaja meniadakan perayaan HUT Bengkalis untuk masyarakat.

“Sudah tiga tahun ini masyarakat tidak pernah lagi merayakan hari jadi Bengkalis. HUT Bengkalis ini hanya dirayakan setiap tahunnya pada rapat paripurna istimewa yang dihadiri kalangan terbatas di kantor DPRD Bengkalis. Kita tahu, soal HUT Bengkalis ini masih menjadi kontroversi, tetapi kalau memang dinilai ada keganjilan, tapi kok tetap diperingati eksekutif dan legislatif, padahal seharusnya dikaji ulang dan tak usah digelar paripurna istimewa,”tukas pemuka masyarakat Bengkalis, H Effendi Buntat, Minggu (28/7).

Buntat menilai, apakah dengan meniadakan perayaan HUT Bengkalis memberikan kesan mubazir patut dipertanyakan, karena pada hakikatnya tujuan dari perayaaan hari jadi itu adalah menyatukan seluruh etnis dan suku yang bermukim di Bengkalis, dalam satu bingkai persatuan dan kesatuan. Langkah kedua institusi tersebut menurutnya dinilai aneh. Disisi lain ada pendapat bahwa penetapan HUT Bengkalis yang dilakukan dimasa bupati Syamsurizal itu premature, nyatanya tetap diperingati tanpa melibatkan masyarakat.

Sekretaris KNPI Kabupaten Bengkalis M.Fachrorozi Agam menyentil sikap DPRD dan Pemkab Bengkalis yang meniadakan perayaan hari jadi tersebut sejak tahun 2010 lalu untuk masyarakat. Disebutnya, penduduk Bengkalis ini seolah-olah hanya legislatif dan eksekutif saja, padahal soal hari jadi itu perlu dirembukkan lagi secara musyawarah serta dirayakan bersama.

“Dahulu ada perayaan HUT Bengkalis seperti pawai budaya, pelangi nusantara serta pameran budaya dan seni yang melibatkan seluruh etnis dan suku yang bermukim di Bengkalis. Sekarang tradisi itu dihapus dengan alasan tak jelas, sementara DPRD dan eksekutif tetap merayakan HUT Bengkalis di dalam ruangan,”cetus Agam.

Sorotan soal HUT Bengkalis juga diutarakan Syafril Naldi, pemerhati sosial pembangunan yang menyebut bahwa soal HUT Bengkalis harus dibuka ke ruang publik. Apabila terjadi kesalahan perlu ditinjau ulang, dengan melibatkan seluruh elemen yang ada. Nyatanya, kritikan yang pernah dilontarkan kalangan dewan dan eksekutif menyangkut hari jadi Bengkalis justru tak pernah ditindaklanjuti mereka.

“Saya menilai polemik yang dimunculkan, malahan dijawab sendiri oleh eksekutif dan legislatif dengan melaksanakan perayaan bersama HUT Bengkalis melalui paripurna istimewa. Ini prilaku aneh pengambil kebijakan di Bengkalis, terkesan tidak setuju tapi tetap merayakan,” papar Syafril Naldi.    

Ditambahnya lagi, masyarakat tidak diberi ruang untuk bermusyawarah, dimana kesalahan soal hari jadi Bengkalis ini, apakah tahunnya berlebih atau berkurang. Terus soal tanggal penetapannya apakah memang 31 Juli juga perlu kajian. Yang terpenting adalah apakah HUT Bengkalis tersebut, hari jadi kabupaten, pulau atau kota Bengkalis perlu didudukan kembali.(bku)