Komisi VII DPR - RI Gagal Tinjau Lokasi PT.Medco di Kerumutan "Pelalawan Kecewa"
Pekanbaru, Beritaklik.Com - Sebanyak 10 orang anggota DPR - RI datang ke Riau khusus menindak lanjuti
tuntutan lapisan masyarakat Pelalawan agar mengambil alih pemgelolaan
Blok Kampar di Kecamatan Kerumutan dari PT.Medco.
Pertemuan dilakukan di lantai
8 aula Kantor Gubernur Riau. Langsung menyambut anggota komisi VIII DPR - RI
Wagubri Arsyad juliandi Rahman,Bupati Pelalawan H.M.Harris,perwakilan SKK
Migas,PT.Medco.
Namun amat disayangkan,Anggota Komisi VIII DPR - RI tidak dapat meninjau
langsung lokasi penheboran minyak PT.Medco di Kerumutan karena jadwal yang
padat dan dalam Bulan Ramadhan.
Hal ini dibenarkan oleh Kabah humas dan PDE
Setda kab.Pelalwan Drs.Farid Mukhtar kepada Detil Senin (30/6/2014)." Ya
pertemuan cuma dilakukan di ruang aula Kantor Gubernur selma 2 jam.Yakni dari
pukul 13.00 Wib hingga pukul 15.00 Wib.
Intinya pihak komisi VII DPR - RI
meminta kementerian ESDM dibawah pimpinan Jero Wajik agar secepatnya
menfasilitasi perundingan dan pertemuan antara SKK Migas,PT.Medco dan Pemkab
Pelalawan.
Mereka janji dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan
kementerian ESDM dan meminta perundingan dan pertemuan agar segera dilakukan
." Paparnya.
Ditambahkan Farid,pada prinsipnya Komisi VII DPR - RI sangat mendukung atas
tuntutan yang diminta oleh masyarakat Pelalawan dengan berbagai macam
pertimbangan.
"Selain itu banyak hal yang disampaikan Bupati Pelalawan terkait
keinginan Pelalawan untuk merebut Blok Kampar.Seperti diungkapkan
Bupati,kemungkinan akan dikelola melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) antar
2 daerah yakni Pelalawan dan Inhu.Karena memang lokasi PT.Medco ada di 2
wilayah ini." Paparnya.
Sementara itu Juru bicara Forum Masyarakat Pelalawan Merebut Blok Kampar
T.Zulmizan Assagaf. Mengungkapkan kekecewaan atas tidah biasanya anggota Komisi
VII DPR - RI ke lokasi." Dibilang kecewa ya kecewa namun Kita masih bisa
memaklumi mengingat ini Bulan Ramadhan dan mereka jadwalnya padat apalagi Besok
ada Paripurna." Ujarnya.
Namun demikian, tambah Zulmizan apa yang menjadi tuntutan masyarakat Pelalawan
sangat direspon positif dan anggota Komisi VII DpR - RI secara politis memberi
dukungan.
"Dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan antara Pemkab
Pelalawan termasuk masyarakat dengan pihak SKK Migas dan PT.Medco.Kita Meminta
alih manajemen dalam jangka 3 tahun ini.Dalam 3 tahun masih dibina oleh
PT.Medco jika sudah 3 tahun maka Medco harus melepas manajemennya ke Pelalawan
dan Inhu." Tutupnya. (Bkjcr)
Keterangan Foto : Pertemuan di lantai 8 aula Kantor Gubernur Riau
anggota komisi VIII DPR - RI Wagubri Arsyad juliandi Rahman,Bupati Pelalawan
H.M.Harris, perwakilan SKK Migas,PT.Medco.
BPP Bengkalis Gelar Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja 2025
BENGKALIS – Badan Penelitian dan Penge.
Pejabat BPP Bengkalis Teken Perjanjian Kinerja dan Pakta Intergritas Tahun Anggaran 2024
BENGKALIS - Badan Penelitian dan Pe.
Yayasan Aisyah Berbagi dan Donatur Bakti Sosial Khitanan Massal, Bupati Bengkalis Apresiasi
BENGKALIS- Yayasan Aisyah Berbagi dan para donatur menggelar kh.
Jelang Pemilu 2024, Kapolsek Bantan Lakukan Cooling System di Perkampungan Suku Akit Pulau Terluar Indonesia
BANTAN- Kepolisian sektor (Polsek) Bantan gencar melakukan Cooling sy.
Kasmarni: Kenduri Melayu Ratib Togak, Sebagai Upaya Pemkab Bengkalis Jaga Persatuan, Kelestarian dan Nilai-Nilai Budaya Melayu
PINGGIR - Bupati Bengkalis Kasmarni berharap melalui kegiatan Kenduri.
Perkenalkan Aplikasi e-TJSP, Bappeda Juara I Lomba Inovasi Kategori Perangkat Daerah
BENGKALIS–Melalui Aplikasi e-TJSP, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappe.