DPRD Kritisi Wacana "Merumahkan" Tenaga Honorer
Imam Suroso Anggota DPRD Rokan Hilir
ROHIL- DPRD Rohil memberikan kritikan keras terkait wacana pemerintah
daerah "merumahkan" ratusan tenaga honorer yang dinilai tidak
produktif. Rencana ini berkaitan dengan rasionalisasi anggaran di setiap satuan
kerja perangkat daerah (SKPD).
"Harusnya pemerintah daerah tegas, kalau memang wacana "merumahkan" tetapi masih juga oknum pejabat memberikan rekomendasi menerima tenaga honorer. Saya pikir ini sangat tidak realistis ditengah kondisi rasionalsiasi yang sedang dihadapi pemerintah daerah saat ini," ungkap Imam, mengomentari persoalan perumahan tenaha honorer, Kemarin.
Dikatakan, langkah BKD menertibkan tenaga honor merupakan upaya menghemat anggaran, karena sebagaimana diketahui banyak tenaga honorer yang tidak produktif tetapi masih menerima gaji dari pemerintah daerah.Â
"Kami masih mendengar adanya pejabat kita yang mengatakan terang-terangan memasukkan orang terdekatnya menjadi tenaga honorer. Menurut kami ini sudah tidak sama lagi dengan tujuan awal dari kita semua yang sepakat untuk melakukan penghematan anggaran dengan berbagai langkah,†ungkapnya.
Dirinya meminta BKD lebih selektif memilih tenaga honorer kedepanya, meski demikian bila wacana merumahkan tenaga honorer dilaksanakan hendaknya tenaga honorer yang tidak memeiliki kontribusi pekerjaan.
"Saya pikir honorer yang tidak mampu dan loyal kepada Pemda Rohil lebih baik diberhentikan saja karena tentu menjadi beban bagi keuangan pemerintah daerah. SKPD kedepanya juga harus saling bersinergi memaksimalkan potensi yang ada," ujarnya.(way)
"Harusnya pemerintah daerah tegas, kalau memang wacana "merumahkan" tetapi masih juga oknum pejabat memberikan rekomendasi menerima tenaga honorer. Saya pikir ini sangat tidak realistis ditengah kondisi rasionalsiasi yang sedang dihadapi pemerintah daerah saat ini," ungkap Imam, mengomentari persoalan perumahan tenaha honorer, Kemarin.
Dikatakan, langkah BKD menertibkan tenaga honor merupakan upaya menghemat anggaran, karena sebagaimana diketahui banyak tenaga honorer yang tidak produktif tetapi masih menerima gaji dari pemerintah daerah.Â
"Kami masih mendengar adanya pejabat kita yang mengatakan terang-terangan memasukkan orang terdekatnya menjadi tenaga honorer. Menurut kami ini sudah tidak sama lagi dengan tujuan awal dari kita semua yang sepakat untuk melakukan penghematan anggaran dengan berbagai langkah,†ungkapnya.
Dirinya meminta BKD lebih selektif memilih tenaga honorer kedepanya, meski demikian bila wacana merumahkan tenaga honorer dilaksanakan hendaknya tenaga honorer yang tidak memeiliki kontribusi pekerjaan.
"Saya pikir honorer yang tidak mampu dan loyal kepada Pemda Rohil lebih baik diberhentikan saja karena tentu menjadi beban bagi keuangan pemerintah daerah. SKPD kedepanya juga harus saling bersinergi memaksimalkan potensi yang ada," ujarnya.(way)
BERITA LAINNYA +INDEKS
BPP Bengkalis Gelar Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja 2025
BENGKALIS – Badan Penelitian dan Penge.
Pejabat BPP Bengkalis Teken Perjanjian Kinerja dan Pakta Intergritas Tahun Anggaran 2024
BENGKALIS - Badan Penelitian dan Pe.
Yayasan Aisyah Berbagi dan Donatur Bakti Sosial Khitanan Massal, Bupati Bengkalis Apresiasi
BENGKALIS- Yayasan Aisyah Berbagi dan para donatur menggelar kh.
Jelang Pemilu 2024, Kapolsek Bantan Lakukan Cooling System di Perkampungan Suku Akit Pulau Terluar Indonesia
BANTAN- Kepolisian sektor (Polsek) Bantan gencar melakukan Cooling sy.
Kasmarni: Kenduri Melayu Ratib Togak, Sebagai Upaya Pemkab Bengkalis Jaga Persatuan, Kelestarian dan Nilai-Nilai Budaya Melayu
PINGGIR - Bupati Bengkalis Kasmarni berharap melalui kegiatan Kenduri.
Perkenalkan Aplikasi e-TJSP, Bappeda Juara I Lomba Inovasi Kategori Perangkat Daerah
BENGKALIS–Melalui Aplikasi e-TJSP, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappe.
TULIS KOMENTAR +INDEKS