SKPD Terkait Ditekankan Bergerak Cepat, Wujudkan Kawasan Industri Buruk Bakul

BENGKALIS, Beritaklik.Com - Mewujudkan rencana pembangunan Kawasan Industri Buruk Bakul (KIBB) di kecamatan Bukit Batu seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta bergerak cepat dan segera memulai action plan (rencana kerja) guna merealisasikan mimpi besar tersebut.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi persiapan pembangunan KIBB yang dipimpin Sekdakab, H Burhanuddin di Kantor Bupati, Senin (2/6) lalu. Rapat dihadiri Kadisperindag, Kadis PU, Kadis Perkebunan dan Kehutanan, Kepala BLH, Kadishubkominfo, Kadispenda dan lainnya.

Sekretaris Daerah, H Burhanuddin yang memimpin rapat tersebut ketika dihubungi mengatakan bahwa seluruh SKPD terkait dengan KIBB diminta mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah perizinan, perencanaan lahan, analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) serta pelepasan kawasan.

Sekda mencontohkan, seperti Dinas Perkebunan dan Kehutanan sudah harus mempersiapkan cadangan lahan bagi KIBB. Kemudian Dinas Perhubungan mengenai lokasi pelabuhan, Bappeda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Dinas Perdagangan dan Perindustrian master plan serta action plan, Dinas Pekerjaan Umum konstruksi fisik KIBB dan Badan Lingkungan Hidup terkait Amdal.

''Seluruh SKPD yang menjadi stake holder dalam pembangunan KIBB secepatnya menyiapkan segala sesuatu untuk mendukung percepatan pembangunan KIBB. Karena sejak awal, sudah memasuki tahun ketiga berjalan, namun progress KIBB belum maksimal. Untuk itulah, kita menggelar rapat koordinasi tekhnis soal KIBB,'' tambah Sekda.

Sementara Kadisperindag, H Ismail dihubungi terpisah mengaku kalau setakat ini master plan maupun feasibility study serta maupun detail engineering design (DED) untuk KIBB sudah selesai. Selain ketiga persyaratan tersebut diatas, juga pelepasan kawasan, tata ruang dan wilayah untuk kawasan yang dikembangkan dari sekarang memang sudah harus disiapkan. Seperti pelepasan kawasan harus mendapat persetujuan dari menteri terkait di pusat.

''Pak Sekda menekankan bahwa KIBB sudah harus digesa dari semua sektor. Disperindag selaku leading sector dari program tersebut juga mengharapkan dalam tahun 2014 ini atau selambatnya awal tahun 2015, KIBB sudah dapat bergerak termasuk adanya izin pembangunan maupun pelepasan kawasan dari pemerintah pusat,'' papar Ismail.

Untuk lokasi KIBB itu sendiri nanti tergantung dari hasil pemetaan kawasan serta RT/RW yang hingga sekarang belum disahkan. Pengembangan kawasan komersial untuk industri seperti KIBB juga harus mendapat persetujuan dari beberapa aspek dari pemerintah pusat atau kementerian.

''Sesuai arahan Sekda dan petunjuk dari bupati, seluruh SKPD yang terlibat dalam KIBB intens melakukan komunikasi. Apalagi diharapkan pada tahun 2015, kegiatan pembangunan fisik seperti pelabuhan, sarana pendukung sudah bisa mulai dikerjakan,'' tutup Ismail. (Bku)

Keterangan Foto : H. Burhanuddin Sekda Bengkalis.