Komisi VII DPR - RI Gagal Tinjau Lokasi PT.Medco di Kerumutan "Pelalawan Kecewa"

Pekanbaru, Beritaklik.Com - Sebanyak 10 orang anggota DPR - RI datang ke Riau khusus menindak lanjuti tuntutan lapisan masyarakat Pelalawan agar mengambil alih pemgelolaan Blok Kampar di Kecamatan Kerumutan dari PT.Medco.

Pertemuan dilakukan di lantai 8 aula Kantor Gubernur Riau. Langsung menyambut anggota komisi VIII DPR - RI Wagubri Arsyad juliandi Rahman,Bupati Pelalawan H.M.Harris,perwakilan SKK Migas,PT.Medco.

Namun amat disayangkan,Anggota Komisi VIII DPR - RI tidak dapat meninjau langsung lokasi penheboran minyak PT.Medco di Kerumutan karena jadwal yang padat dan dalam Bulan Ramadhan.

Hal ini dibenarkan oleh Kabah humas dan PDE Setda kab.Pelalwan Drs.Farid Mukhtar kepada Detil Senin (30/6/2014)." Ya pertemuan cuma dilakukan di ruang aula Kantor Gubernur selma 2 jam.Yakni dari pukul 13.00 Wib hingga pukul 15.00 Wib.

Intinya pihak komisi VII DPR - RI meminta kementerian ESDM dibawah pimpinan Jero Wajik agar secepatnya menfasilitasi perundingan dan pertemuan antara SKK Migas,PT.Medco dan Pemkab Pelalawan.

Mereka janji dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan kementerian ESDM dan meminta perundingan dan pertemuan agar segera dilakukan ." Paparnya.

Ditambahkan Farid,pada prinsipnya Komisi VII DPR - RI sangat mendukung atas tuntutan yang diminta oleh masyarakat Pelalawan dengan berbagai macam pertimbangan.

"Selain itu banyak hal yang disampaikan Bupati Pelalawan terkait keinginan Pelalawan untuk merebut Blok Kampar.Seperti diungkapkan Bupati,kemungkinan akan dikelola melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) antar 2 daerah yakni Pelalawan dan Inhu.Karena memang lokasi PT.Medco ada di 2 wilayah ini." Paparnya.

Sementara itu Juru bicara Forum Masyarakat Pelalawan Merebut Blok Kampar T.Zulmizan Assagaf. Mengungkapkan kekecewaan atas tidah biasanya anggota Komisi VII DPR - RI ke lokasi." Dibilang kecewa ya kecewa namun Kita masih bisa memaklumi mengingat ini Bulan Ramadhan dan mereka jadwalnya padat apalagi Besok ada Paripurna." Ujarnya.

Namun demikian, tambah Zulmizan apa yang menjadi tuntutan masyarakat Pelalawan sangat direspon positif dan anggota Komisi VII DpR - RI secara politis memberi dukungan.

"Dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan antara Pemkab Pelalawan termasuk masyarakat dengan pihak SKK Migas dan PT.Medco.Kita Meminta alih manajemen dalam jangka 3 tahun ini.Dalam 3 tahun masih dibina oleh PT.Medco jika sudah 3 tahun maka Medco harus melepas manajemennya ke Pelalawan dan Inhu." Tutupnya. (Bkjcr)

Keterangan Foto : Pertemuan di lantai 8 aula Kantor Gubernur Riau anggota komisi VIII DPR - RI Wagubri Arsyad juliandi Rahman,Bupati Pelalawan H.M.Harris, perwakilan SKK Migas,PT.Medco.