Pertemuan Komite III DPD-RI Dengan Pemprov Riau Terkait Sistem Pendidikan Nasional urikulum 2013.
Wagubri
didampingi ASS I Setda Prov Riau pimpin Pertemuan Komite III DPD-RI Dengan
Pemprov Riau Pengawasan Terhadap uu no.20 Th 2003 Ttg Sistem Pendidikan
Nasional Terkait Monitoring Kurikulum 2013.
PEKANBARU, Beritaklik.Com - Penerapan kurikulum 2013 di Provinsi Riau belum tuntas sepenuhnya,
berbagai kendala dan keluhan terus disampaikan dari berbagai pihak. Termasuk
masalah ketersedian buku panduan yang minim.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman
mengatakan, jika sistem pendidikan kurikulum 2013 ada yang bisa diterapkan dan
ada juga yang belum. Oleh sebab itu Pemprov berupaya bagaimana sistem
pendidikan itu hendaknya bisa dilaksanakan di Provinsi Riau.
"Misalnya sekolah dasar yang berada di daerah pesisir, seperti di
Kabupaten Indragiri Hilir, Kabubapen Meranti dan Kabupaten Bengkalis. Di daerah
itu kita mengalami kendala penerapan kurikulum itu, khususnya masalah
transportasi, ketersedian guru dan buku," katanya, Selasa (9/9).
Kendala lain, sambungnya, penerapan kurikulum tersebut dialami di daerah 3T
(Terisolir, Terpencil dan Terluar). Oleh sebab itu, menurut dia Kepala Dinas
Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau mengajukan kepada pusat, jika Riau ini bisa
dijadikan contoh didalam masalah dan kendala penerapan kurikulum 2013.
"Jika ada dari DPD RI dan Tim Pendidikan dari pusat, bisa melihat kendala
yang dihadapi di Provinsi Riau dalam mencarikan solusinya kedepan. Karena di
Indonesia juga banyak daerah terpencil seperti halnya daerah di Provinsi Riau
ini,"tuturnya.
Keluhan itu pun langsung direspon oleh Komite III DPD RI, Maimanah Umar saat
melakukan kunjungan kerja (kunker) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau,
Selasa (10/9). Dalam kunjungannya, rombongan akan meninjau langsung salah satu
sekolah di Kabupaten Pelalawan.
Maimanah Umar saat dikonfirmasi usai diskusi dengan berbagai stake holder
pendidikan di Provinsi Riau mengatakan, kunker kali ini dalam rangka menerima
aspirasi dari Pemerintah Daerah Riau, Disdik Provinsi Riau dalam pengawasan
Undang-undang dan sistem pendidikan nasional di Riau, khususnya penerapan
kurikulum 2013.
"Kami sudah banyak menerima aspirasi dari Pemprov Riau. Keluhannya hampir sama
seluruh Indonesia, bahwa ada suatu masalah di kurikulum 2013 yang perlu
dibenahi. Diantaranya minimnya pelatihan guru yang belum merata, pelatihan
kepala sekolah juga belum, termasuk buku juga belum sampai ke anak didik,"
jelasnya. Sumber : riaueditor.com (Bki)
Wagubri didampingi ASS I Setda Prov Riau pimpin Pertemuan Komite III DPD-RI Dengan Pemprov Riau Pengawasan Terhadap UU No.20 Th 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terkait Monitoring Kurikulum 2013.
Wagubri didampingi ASS I Setda Prov Riau pimpin Pertemuan Komite III DPD-RI Dengan Pemprov Riau Pengawasan Terhadap uu no.20 Th 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terkait Monitoring Kurikulum 2013.
Dibuka Bupati, Pasar Seni Slaksa Bantan Tengah Satukan Seni, UMKM dan Musisi
BENGKALIS – Pasar Seni Slaksa 2026 di Desa Bantan Tengah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.
Dugaan Korupsi APBDes Darul Aman Dilaporkan Warga ke Kejaksaan Bengkalis
BENGKALIS – Dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Darul Aman, Kec.
Menuju Opini Kualitas Tinggi, PUPR Bengkalis Jalani Penilaian Ombudaman
BENGKALIS – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau melakukan penilaian Pelayanan.
Sambangi Warga Suku Akit, KKM ISNJ Bengkalis Edukasi Cegah Pernikahan Dini dan Stunting
BENGKALIS – Mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Institut Syariah Negeri Junjungan (ISNJ) Ben.
Mahasiswa KKM ISNJ Jadi Dewan Juri Lomba Kebersihan Kelas SDN 20 Bantan
BENGKALIS – Suasana berbeda terlihat di SD Negeri 20 Bantan, Desa Bantan Tengah, Kecamatan Bant.
Dr Rinto Pimpin ICMI Bengkalis dengan Semangat Berpikir, Bertindak, Berdampak
BENGKALIS – Musyawarah Daerah (Musda) III Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi.







