Melalui Badan Hukum dan HAM Aparatur Daerah Dibekali Cara Menyusun Perdes

Bupati H Herliyan Saleh membuka pembekalan penyusunan Peraturan Desa bagi kepala desa dan lurah di Gedung Daerah, Rabu (1/10).

BENGKALIS, Beritaklik.Com - Menambah pengetahuan para Kepala Desa dan Lurah dalam menyusun Peraturan Desa (Perdes), Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Bagian Hukum dan HAM menggelar pelatihan penyusunan peraturan Perundang-Undangan bagi aparatur desa dan kelurahan, Rabu (1/10).

Pelatihan yang digelar selama dua hari tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Bengkalis H. Herliyan Saleh di Gedung Daerah Laksamana Raja Dilaut. Pembukaan juga dihadiri Kepala BPMPD H. Ismail, Kabag Hukum dan HAM H. Jonaidi, Biro Hukum Sekda Prov Riau Wan Mulkan, sejumlah pejabat eselon, serta diikuti puluhan aparatur desa dan lurah se Kabupaten Bengkalis.

Dalam arahannya, Bupati menilai pelatihan ini memiliki makna yang sangat penting dan diharapkan melalui pelatihan penyusunan peraturan perundang-undangan ini, aparatur desa dan kelurahan semakin terampil dan profesional dalam menyusun produk hukum, khususnya Perdes.

"Perdes ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Perdes dibuat dilarang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," pesan Bupati.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan, melalui kegiatan pelatihan ini diharapkan juga dapat membuka wawasan dan menambah pengetahuan para kepala desa dan lurah mengenai hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa, baik menyangkut peraturan perundang-undangan yang mengatur desa, sistem penyelenggaraan pemerintah desa, manajemen pemerintah desa dan kelurahan, termasuk sikap, prilaku dan etos kerja yang harus dimiliki.

Sebelumnya Kabag Hukum dan HAM, Jonaidi dalam laporannya menyebutkan nantinya peserta akan dibekali teknik penyusunan Perdes, mekanisme dan prosedur penyusunan produk hukum, peran dan fungsi serta kewenangan desa dalam menjalankan otonomi yang sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014, serta tata cara pembuatan produk hukum sesuai dengan Permendagri No. 1 Tahun 2014.

Sebagai narasumber dari Biro Hukum Setjen Kemendagri RI Dr. Maharani Sofiaty, Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan dari Kantor Wilayah Hukum dan HAM Elvi Ciluiana Tiur Marpaung serta dari Biro Hukum Sekdaprov Riau Wan Mulkan. (Bku)