Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Bengkalis

BENGKALIS-Mayoritas fraksi yang ada di DPRD Bengkalis menyoroti masalah keterlambatan pelaksanaan kegiatan tahun 2012 sehingga berimbas pada tidak maksimalnya serapan program yang telah dianggarkan di APBD. Ada sejumlah program prioritas yang tidak selesai, bahkan tidak dikerjakan sama sekali karena keterbatasan waktu.

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Bengkalis terhadap pidato Bupati pada Penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2013 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Hidayat Tagor Nasution, Rabu (16/1). Dari pihak eksekutif dihadiri Sekda H Asmaran Hasan dan para kepala SKPD.

Seperti disampaikan Fraksi Laksamana melalui juru bicaranya, James Rocky P Rumajar, bahwa pelaksanaan APBD 2012 sangat terlambat sehingga menimbulkan reaksi dari masyarakat dengan menggelar aksi ke DPRD Bengkalis.

“APBD kita cukup besar mencapai Rp5 triliun, namun serapan tidak maksimal. Banyak kegiatan yang telah dianggarkan dan itu merupakan skala priotitas tidak dilaksanakan karena mepetnya waktu.  Ini hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi Bupati terhadap jajarannya sehingga ke depan bisa lebih baik lagi,” pinta Fraksi Laksamana.

Fraksi ini juga minta agar program strategis tahun 2013 seperti proyek multiyearssegera dilaksanakan guna mengejar ketertinggalan infrastruktur. Kemudian pembenahan transportasi darat, terutama perluasan dermaga roro Air Putih dan Sei Selari serta dana Inbup Penguatan Infrastruktur Perdesan ditingkatkan lagi jumlahnya mengingat program ini di tahun pertamanya dilaksanakan sudah menunjukkan hasil yang positif.

Pendapat senada disampaikan  Fraksi Koalisi Reformasi yang dibacakan Kurnianto. Fraksi ini mendorong pengesahan APBD 2013 bisa lebih cepat dan pelaksanaan kegiatan bisa lebih awal.  Keterlambatan proses lelang tahun 2012 hendaknya tidak terulang kembali karena berdampak pada tidak selesainya kegiatan bahkan ada yang tidak berjalan sama sekali.

Fraksi ini juga mohon penjelasan dari pihak eksekutif terkait besarnya silpa tahun 2012 yang mencapai Rp1,5 triliun dan meminta agar pelayananan kesehatan lebih ditingkatkan, termasuk persoalan ketersedian obat di rumah sakit.

Fraksi Partai Keadialan Sejahtera melalui juru bicaranya Abdul Halim Hasibuan berharap dengan besarnya dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bengkalis yang mencapai Rp3 triliun, hendaknya memberi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat  di semua sektor. Program pembangunan harus bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Pemkab Bengkalis.

Fraksi ini juga menyorot masalah proses lelang yang terlambat dan birokrasi yang berbelit-belit. Mereka juga meminta kepada Pemkab agar anggaran untuk peningkatan jalan Gajah Mada yang menghubungkan 5 desa di Mandau supaya ditambah dari usulan 10 miliar, mengingat panjang ruas jalan yang rusak mencapai 33 kilometer.

Selanjutnya adalah program penerangan listrik harus mendapat prioritas melalui pembangunan jaringan ke sejumlah desa yang belum tersentuh listrik. Kemudian insentif guru swasta dan agama agar ditingkatkan.

Fraksi Demokrat melalui jubirnya Jamadin Sinaga mengingatkan kepada eksekutif agar meninjau ulang untuk mata anggaran kegiatan yang nilainya cukup dengan ketersedian waktu.  Khusus untuk proyek multiyears agar persoalan izin dituntaskan sehingga tidak menjadi kendala di kemudian hari. Untuk kegiatan yang bersifat penunjukan langsung hendaknya di triwulan III sudah dilaksanakan, jangan seperti yang telah sudah ditumpuk di penghujung anggaran.

Terakhir Fraksi PDI-Perjuangan melalui jubirnya Purboyo meminta kepada eksekutif memperhatikan kebutuhan yang mendesak di masyarakat. Usulan yang disampaikan melalui musrenbang, mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten hendaknya menjadi skala prioritas. Untuk kegiatan tahun 2012 yang realisasinya masih minim agar dilanjutkan di tahun 2013 ini demi kesinambung pembangunan.(bk.um)