Pemkab Sepakat Tingkatkan Realisasi Anggaran, sesuai Pandangan Umum Fraksi

Sekda H Burhanuddin (kiri) menyampaikan jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi pada rapat paripurna yang dipimpin Zulhelmi.

BENGKALIS, Beritaklik.Com - Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah, H Burhanuddin menyampaikan jawaban dan penjelasan atas pandangan umum 7 fraksi di DPRD Kabupaten Bengkalis melalui rapat paripurna, Rabu sore (17/12). Pada intinya, Pemkab Bengkalis mengucapkan terima kasih ada masukan, kritikan dan saran yang telah disampaikan masing-masing fraksi.

Seperti dukungan Fraksi PAN terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kabupaten Bengkalis melalui skema tahun jamak, menurut Sekda, sudah menjadi keinginan kita bersama agar proyek tersebut selesai tepat waktu dan dengan kualitas yang sangat baik sehingga aksesibilitas antar daerah dan antar wilayah yang direncanakan akan memperlancar arus transaksi ekonomi masyarakat.

"Pada prinsipnya kami sangat ingin agar spektrum pembangunan menyentuh semua masyarakat dan semua wilayah melalui pembangunan akses infrastruktur baik jalan poros maupun jalan-jalan lingkungan," ujar Sekda pada rapat paripurna yang dipimpin, Zuhelmi.

Mengenai harapan Fraksi PAN agar pelelangan proyek dilaksanakan lebih cepat, Pemkab juga sangat sependapat dan insyaAllah pada tahun 2015 mendatang hal-hal yang selama ini menjadi persoalan dalam keterlambatan pelaksanaan pembangunan dapat dibenahi melalui proses pelelangan lebih cepat.

Terkait pandangan umum yang disampaikan Fraksi Golongan Karya, mengenai perlunya mempercepat langkah-langkah dan tahapan pembangunan melalui proses pelelangan lebih cepat dan meningkatkan pengawasan secara kelembagaan, Pemkab sangat sependapat, karena pembangunan tepat waktu akan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat, untuk itu, pada tahun 2015 hal tersebut akan menjadi perhatian kami.

Demikian juga mengenai fasilitas pelayanan kesehatan yang dinilai belum maksimal, tentunya akan menjadi bahan evaluasi Pemkan untuk secara selalu meningkatkan pelayanan kesehatan ke depan.

Terkait pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang mempertanyakan belanja urusan pendidikan, baru dianggarkan 19,39 %, menurut Sekda, urusan pendidikan di Kabupaten Bengkalis tidak hanya dianggarkan di Dinas Pendidikan, tetapi juga berada di SKPD lain yang menyangkut pendidikan kedinasan serta di PPKD terkait dengan belanja hibah dan bantuan sosial yang diberikan kepada lembaga/swasta di bidang pendidikan. Sehingga secara total sebenarnya jumlahnya jauh melebihi dari 20% sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengenai alokasi belanja yang besar lebih banyak terpakai untuk belanja tidak langsung sebesar Rp.670.894.138.686,38, Sekda menjelaskan bahwa belanja dimaksud digunakan untuk memenuhi kesejahteraan 4.720 orang tenaga administrasi, tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan keinginan beberapa fraksi berupa gaji dan tunjangan sehingga dana untuk biaya langsung bersisa Rp. 283.741.733.633 yang dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta kegiatan lain di Dinas Pendidikan.

Mengenai dukungan Fraksi PDIP Restorasi terhadap pembangunan infrastruktur jalan, listrik dan air bersih, Pemkab mengucapkan terima kasih. Pemkab memahami memang masih terdapat jalan-jalan yang rusak serta listrik yang belum mengalir ke seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis. Untuk itu, program tersebut akan terus dialokasikan setiap tahunnya dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan sumber pembiayaan dan pemerataan pembangunan antar wilayah.

Terkait pembangunan jaringan distribusi listrik di desa bukit kerikil sepanjang 11 KM yang terkendala masalah perizinan lintasan jaringan listri di kawasan HTI, dijelaskan bahwa pada hakikatnya Pemkab ingin melakukan yang terbaik bagi masyarakat, namun tetap memahami aturan, mekanisme dan tahapan dalam pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya menyikapi pandangan umum Fraksi Partai Demokrat

tentang saran agar perencanaan pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya disesuaikan dengan standar harga barang dan kebutuhan rill, bahwa Pemkab terlebih dahulu menyusun standar harga barang dan jasa untuk kebutuhan perencanaan pembangunan. Mengenai program bidang pendidikan, Pemkab sepakat agar pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas Sumer Daya Manusia menjadi prioritas utama.

Terkait pandangan umum Fraksi Gerindara soal pentingnya mengoptimalkan pendapatan dan penerimaan daerah untuk program-program prioritas dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Pemkab sangat setuju dan kami ucapkan terima kasih.

Terakhir masukan dan cacatan yang disampaikan Fraksi Gabungan Persatuan Nurani Bangsa agar realisasi pendapatan daerah tahun 2015 mendatang lebih maksimal, menjadi komitmen Pemkab untuk meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan. Sedangkan mengenai sumber pembiayaan daerah yang berasal dari silpa dan pencairan dana cadangan telah diproyeksikan berdasarkan realisasi tahun berjalan dengan telah memaksimalkan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 ini. (Bku)