Evaluasi SKPD reward dan punishment Harus Diberikan

BENGKALIS.Bupati Bengkalis diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Bagi yang berprestasi diberikan reward, sementara yang gagal diberikan punishment.

Harapan itu disampaikan Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah kepada sejumlah wartawan usai memimpin rapat paripurna jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan RAPBD 2013, Senin (21/1). Evaluasi kinerja SKPD menurutnya penting agar realisasi kegiatan tahun 2013 bisa lebih baik lagi.

“Kepala daerah kita minta segera melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahannya. Bagi yang berprestasi diberikan reward, yang gagal diberikan punishment,” tegas Jamal.

Ditanya soal SKPD mana saja yang kinerjanya tahun 2012 tidak memuaskan, politisi muda PKS ini enggan memaparkan lebih jauh. Menurutnya hal itu tentu sudah diketahui oleh kepala daerah karena bisa dilihat dari realisasi kegiatan di masing-masing SKPD.

 “Kurang etis kalau kita paparkan. Masyarakat tentu sudah dapat menilainya, SKPD mana yang pada tahun 2012 lalu kinerjanya masih jauh dari harapan. Apalagi Bupati tentu beliau tahu kinerja bawahannya seperti apa sehingga kita minta dilakukan evaluasi menyeluruh,” ujar Jamal.

Ia juga mengingatkan kepada SKPD untuk lebih meningkatkan dan membangun kerjasama yang baik dengan pihak legislatif sehingga program pembangunan yang telah disepakati bersama bisa berjalan dengan baik.  

Ditambahkan Jamal, sesuai hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus), disepakati pengesahan RAPBD tahun 2013 dijadwalkan 28 Januari. Setelah penyampaian jawaban eksekutif, agenda selanjutnya adalah pembahasan di tingkat komisi dengan SKPD, dilanjutkan pembahasan ditingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Aaerah (TAPD).

Setelah pengesahan APBD nanti, hendaknya diikuti dengan gerak cepat kepala SKPD serta Unit Layanan Pengadaan (ULP).   “Setelah RAPBD disahkan, seluruh SKPD harus segera mempersiapkan kegiatan, termasuk dokumen pelelangan. Harapan kita begitu usai ketok palu akhir Januari dan selesai diverifikasi ke provinsi, proses pelaksanaan lelang sudah dapat dimulai,” tegas Jamal.

Mutasi akan dilakukan minggu ini.

Sementara itu agar proses pembahasan anggaran bisa berjalan baik,  anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar Plus, Salfian Daliandi di sela-sela sidang paripurna menyarankan kepada Bupati agar mutasi dilakukan sebelum pengesahan APBD 2013. Hal ini penting agar kepala SKPD punya tanggung jawab terhadap kegiatan yang telah dibahas dan disepakati bersama dengan legislatif.

Biasanya pada saat pembahasan KUA-PPAS atau RAPBD sebelum dilakukan mutasi, banyak kepala SKPD yang tidak bergairah. Hal itu terkait erat dengan posisi pejabat nantinya, karena ada kesan mereka terkena mutasi sementara kegiatan sudah diusulkan maksimal. Sebaiknya sebelum dilakukan pengesahan RAPBD 2012 ini, harus dilakukan mutasi terlebih dahulu,” saran Salfian.

Menjawab saran Salfian tersebut, setelah berkonsultasi dengan Sekdakab H Asmaran Hasan, Ketua DPRD Jamal Abdillah menyebutkan bahwa mutasi pejabat eselon direncanakan akan berlangsung dalam minggu ini. Artinya sebelum RAPBD disahkan, kepala daerah akan melakukan pelantikan pejabat.

Saat ini proses mutasi pejabat eselon, khususnya eselon II, masih menunggu persetujuan dari Gubernur Riau. “Apabila turun dalam beberapa hari ini, sesuai jawaban Pak Sekda, maka proses mutasi pejabat eselon akan segera dilaksanakan dalam minggu ini,” ujar Ketua  DPRD.(bk.um)