Pengesahan RAPBD Bengkalis Ditunda

BENGKALIS–Pengesahan RAPBD Bengkalis 2013 yang telah dijadwalkan, Senin (28/1) malam, terpaksa ditunda. Hal ini disebabkan masih alotnya pembahasan di tingkat Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pantauan di Gedung DPRD Bengkalis, dari pagi hingga siang kemarin, belum terlihat RAPBD 2013 akan disahkan, Senin (28/1). Hanya ada beberapa anggota dewan yang terlihat di kantor wakil rakyat, termasuk belum adanya agenda pembahasan akhir antara TAPD dengan Banggar.

Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah membenarkan bahwa pengesahan RAPBD tahun ini terancam molor. Hal ini disebabkan masih ada sejumlah program yang diusulkan harus dibahas kembali serta dipertajam, supaya pengesahan RAPBD tahun ini betul-betul mengakomodir kepentingan masyarakat.

 “Dengan masih alotnya pembahasan RAPBD, maka rencana pengesahan yang seyogyanya dilakukan malam ini, terpaksa harus ditunda. Masih ada pembahasan sejumlah usulan kegiatan yang harus dipertajam lagi sehingga kalangan dewan menilai pengesahan RAPBD harus ditunda dahulu,” ujar Jamal.

Kapan rencana penjadwalan ulang pengesahan RAPBD, politisi muda PKS ini mengaku belum dapat memastikan. Pengesahan baru dapat dilakukan setelah pembahasan di tingkat Banggar selesai dan sudah dibahas melalui Badan Musyawarah (Banmus) DPRD kapan jadwal pengesahan.

Selain itu, besarnya anggaran RAPBD 2013 mendekati angka Rp5 triliun tidak memungkinkan dibahas dalam waktu yang sangat bsempit. Pembahasan harus dilakukan betul-betul selektif serta dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat, khususnya peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan lainnya.

Anggota DPRD Bengkalis dari Fraksi Laksamana, Sofyan, turut membenarkan ditundanya pengesahan RAPBD 2013 dari rencana semula Senin malam. Saat ini pembahasan di tingkat banggar masih terus berlangsung dan alot sehingga dibutuhkan waktu yang agak panjang.

“Kemudingkan pengesahan RAPBD 31 Januari atau Februari. Pengalaman kita sejak beberapa tahun belakangan, pengesahan RAPBD dipercepatpun realisasi kegiatan di SKPD-SKPD juga tidak berjalan maksimal. Contoh saja tahun 2012 lalu, pelelangan proyek masih berlangsung hingga Nopember, padahal APBD disahkan pertengahan Januari,” ujarnya mencontohkan.