DBH Dipangkas Pemkab Diminta Lakukan Aksi Nyata Efisiensi

BENGKALIS, Beritaklik.Com - Pemerintah Kabupaten Bengkalis diminta untuk segera melakukan aksi nyata untuk efisiensi anggaran, menyusul adanya pengurangan dana bagi hasil (DBH) pada tahun ini. Dari perkiraan sebelumnya sebesar Rp2,2 triliun, DBH untuk Bengkalis diperkirakan tinggal Rp800 miliar.

"Memang sudah ada statemen Bupati yang meminta SKPD untuk melakukan efisiensi. Namun, kita sama sekali tidak melihat ada langkah kongkrit ke arah sana," ujar sekretaris Badan Anti Korupsi - Lembaga Inventarisir Penyelamat Uang Negara Bengkalis (BAK- LIPUN) Bengkalis, Wan Sabri kepada wartawan, Rabu (22/4).

Sebagai contoh, ujar Wab Sabri keberangkatan seluruh kepala desa se-Kabupaten Bengkalis yang berjumlah lebih 150 orang ke Bali merupakan salah satu bentuk pemborosan, karena sama sekali tidak memiliki manfaat positif bagi masyarakat. Kegiatan jalan-jalan yang dikemas dalam bentuk studi banding itu ditaksir menghabiskan APBD Rp2 miliar.

"Itu perkiraan kita dari biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi. Mungkin bisa lebih. Bupati berbicara efisiensi tapi faktanya keberangkatan para kepala desa ke luar negeri direstui juga. Makanya kita bilang tidak ada langkah kongkrit dalam menyikapi penurunan DBH tersebut," kata Wan Sabri.

Seharusnya, Bupati segera mengumpulkan para pimpinan SKPD dan DPRD untuk membahas kegiatan-kegiatan apa yang mutlak harus dilaksanakan dan kegiatan apa pula yang bisa dipending. "Semakin cepat semakin baik agar pelaksanaan kegiatan di seluruh SKPD tidak terkendala," katanya.

Wan Sabri menggambarkan, beberapa kegiatan yang mungkin bisa dikurangi adalah biaya perjalanan dinas. Alasannya, selama ini banyak perjalanan dinas yang tidak penting dan hanya sekedar menghambur-hamburkan uang. "Termasuk perjalanan dinas Bupati dan para pejabat ke desa-desa, akhir-akhir ini cukup intens. Itu semua tentu pakai SPPD. Mengapa tidak dikurangi saja, agar ada efisiensi anggaran," katanya.

Kemudian, ada juga program "jalan-jalan" pengurus Badan Perwakilan Desa (BPD) ke luar daerah. Program itu juga perlu dipending karena akan menggerus keuangan daerah dalam jumlah yang cukup signifikan. "Memang kabarnya hanya ke Bukit Tinggi, tapi kalau ada 150-an anggota BPD yang berangkat, sudah berapa anggaran yang terkuras," kata Wan Sabri. (Bku)