DPRD Sampaikan Hasil Reses Tahap II Persoalan Pelayanan, Infrastruktur dan Pendidikan Jadi Sorotan

Pimpinan sidang H Indra Gunawan Eet, MH (kanan) menyerahkan laporan hasil reses tahap II DPRD Kabupaten Bengkalis kepada Sekretaris Daerah, Drs. H. Burhanuddin, MH.

BENGKALIS, Beritaklik.Com - DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar rapat paripurna laporan hasil reses tahap II tanggal 15-20 April 2015 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, H Indra Gunawan Eet, MH, Senin (4/5/2015) malam. Paripurna dihadiri oleh Sekretaris Darah, Drs. H. Burhanuddin, MH mewakili Bupati Bengkalis.

Paripurna diawali dengan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap hasil reses masing-masing anggota dewan ke daerah pemilihan masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan hasil reses dari fraksi kepada pimpinan sidang, selanjutnya dari pimpinan sidang diserahkan ke Pemkab Bengkalis yang diterima Sekda H Burhanuddin.

Dari pandangan umum yang disampaikan 7 fraksi yang ada di DPRD Bengkalis, persoalan pelayanan, infrastruktur dan pendidikan masih menjadi dikeluhkan masyarakat ketika tatap muka dan pertemuan (reses) anggota DPRD dengan masyarakat.

Fraksi berharap, berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat yang perlu ditindaklanjuti dan dipadukan dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemkab Bengkalis sehingga dalam formasi APBD dapat dilihat secara pasti alokasi anggarannya.

Fraksi Partai Amanat Nasional misalnya, mereka menyampaikan bahwa penyuluh lapangan belum terlihat peran aktifnya di masyarakat Kecamatan Siak Kecil, pelayanan perangkat desa perlu ditingkatkan karena sering jarang di kantor, terlalu banyak pungutan-pungutan dan perlunya peningkatan layanan pembuatan KTP, KK dan Akte Kelahiran.

Di bidang pembangunan insfrastruktur , masyarakat juga masih mengharapkan perhatian serius pemerintah untuk membenahinya. Seperti jalan poros kecamatan, drainase, pemeliharaan pantai dari ancaman abrasi, pembangunan gedung sekolah, jaringan listrik dan rumah ibadah.

"Petani kelapa di Kecamatan Bantan juga mengeluhkan sudah lama tidak mendapatkan bantuan pupuk bersubdi. Kemudian di Kecamatan Siak Kecil masyarakat mengeluhkan layanan BPJS yang belum prima, peningkatan kesejahteraan guru swasta dan pengadaan alat fogging untuk mencegah DBD minimal 2 buah per kecamatan," ujar juru bicara Fraksi PAN, Rianto, SH.

Fraksi Golongan Karya (Golkar) melalui juru bicaranya, H Thamrin Mali, SH menyampaikan keluhan masyarakat terkait anjloknya harga karet dan sawit saat ini diiringi naiknya harga sembako sangat drastis sehingga membuat petani kesulitan. Mereka berharap kepada pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mengatasi masalah yang sudah hampir 2 tahun dialami masyarakat.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam pandangan umum yang dibacakan Susianto SR menyoroti sektor pendidikan, dimana masyarakat berharap dalam penyelesaian administrasi siswa yang tamat sekolah baik tingkat SMA, SMP maupun SD agar tidak terjadi pungutan-pungutan. Demikian juga saat penerimaan siswa baru Dinas Pendidikan diminta membuat sistem yang transparan sehingga masyarakat bisa memantau proses penerimaan siswa baru.

Fraksi PDIP Restrorasi menyoroti persoalan pembangunan infrastruktur yang belum merata dinikmati oleh masyarakat. Kemudian masyarakat juga mengeluhkan pelayanan pembuatan KTP dan Akte Kelahiran yang memakan waktu cukup lama. Di bidang pendidikan, fraksi ini menyoroti masih banyaknya sekolah-sekolah yang tidak memadai untuk melaksanakan proses belajar mengajar sehingga perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Daerah.

"Masyarakat juga mengusulkan peningkatan pembangunan rumah ibadah, memperhatikan honor guru di sekolah karena masih banyak yang berpenghasilan rendah. Fasilitas kesehatan yang belum merata," ujar juru bicara Fraksi PDIP Restorasi, Pipit Lestari, S.Pd

Fraksi Gerakan Indonesia Raya melalui juru bicaranya, Eddy Budianto menyampaikan perlunya ditingkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, terutama di daerah pedesaan dimana perangkat desa sering tidak ada di kantor. Demikian juga pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akta Kelahiran supaya lebih ditingkatkan lagi, terutama sekali persoalan waktu yang cukup lama.

Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Rismayeni, S.Pd, mereka menyoroti persoalan abrasi yang kian mengkhawatirkan di Pulau Rupat dan Pulau Bengkalis sehingga mendesak untuk segera dibangun pengaman pantai. Kemudian di sektor perikanan, fraksi ini meminta agar adanya peningkatan kualitas perlengkapan nelayan, seperti perahu, alat tangkap dan lainnya.

Fraksi Gabungan Persatuan Nurani Bangsa menyoroti belum optimalnya serapan hasil musrenbang tingkat desa di tingkat musrenbang kecamatan dan kabupaten. Kemudian di bidang pendidikan, perlunya pembangunan sarana dan prasarna seperti gedung sekolah, fasilitas laboratorium, fasilitas ruang belajar dan kesejahteraan tenaga pengajar baik umum maupun madrasah.

Melalui juru bicaranya, Leonardus Marbun, fraksi ini juga menyampaikan keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit, termasuk ketersedian obat-obatan di rumah sakit dan minimnya tenaga kesehatan dan alat kesehatan. (Bku)