Pj Bupati Bengkalis Hadiri Raker di Istana Presiden

Pelaksanaan Raker dibagi dalam dua kelompok waktu, kelompok pertama pukul 13.00 WIB sampai  14.30 WIB diikuti oleh provinsi wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Sulawesi. Kemudian dilanjutkan kelompok dua, sekitar pukul 15.00 WIB hingga 17.25 WIB diikuti provinsi wilayah Sumatera, Kalimantan dan Papua.

Sebelum pelaksanaan raker pemerintah dimulai, para kepala daerah terlebih dahulu berkumpul di Kantor Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Jalan Veteran no 17 Jakarta, kemudian rombongan kepala daerah langsung menuju ke Istana Negara Jakarta. Raker pemerintah yang dihadiri hadiri para gubernur, bupati dan walikota dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, diikuti oleh Wakil Presiden Jusuf Kala, Menteri Koordinasi Politik Hukum Keamanan Luhut Panjaitan, Menteri Koordinasi Perekonomian Darmin Nasution.

Diantara fokus yang menjadi bahasan dalam rapat kerja pemerintah ini terkait dengan persoalan kekabaran hutan dan lahan, persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang bakal digelar 9 Desember 2015, penyerapan anggaran, perkembangan ekonomi nasional dan daerah serta program pengawalan, pengawasan pemerintah dan pembangunan (P4).

Dikatakan Ahmad Syah Harrofi, terkait dengan masalah kebakaran lahan dan hutan yang terjadi, Presiden menekankan agar daerah untuk selalu siaga dan tanggap untuk mengatasi masalah kebakaran. Sejauh ini upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran di daerah adalah dengan pembuatan blocking kanal. “Kita langsung merespon dan menjabarkan apa yang menjadi perhatian bapak Presiden,” ungkapnya.  

Terkait dengan masalah kebakaran lahan dan hutan, kata Ahmad Syah Harrofie, sejauh ini telah melakukan langkah-langkah antisipasi dan selalu tanggap merespon adanya kebakaran hutan dan lahan. Begitu juga dengan keberadaan blocking kanal yang ada di sejumlah titik kawasan rawan kebakaran dalam, kondisinya sangat baik dan terawat. “Setiap ada kebakaran lahan dan hutan, tim pemadam kebakaran dari BPBD Damkar, bersama masyarakat peduli api dan perusahaan langsung merespon,” ungkapnya.

Kemudian fokus kedua yang menjadi penekanan presiden adalah masalah, persiapan pelaksanaan Pilkada serentak, Presiden menekankan agar daerah tanggap terhadap sekecil apapun persoalan yang bakal terjadi, serta menekankan masalah netralitas pegawai. Terkait dengan persoalan ini kata Pj Bupati Bengkalis, sejauh ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melakukan langkah-langkah antisipasi dengan cara gencar melakukan koordinasi intensip dengan pihak KPUD, Panwaslu dan aparat keamanan. Kemudian untuk menjaga netralitas, sejak jauh-jauh hari Pemkab Bengkalis telah melaksanakan penandatanganan pakta netralitas pegawai baik berstatus PNS maupun honorer.  

Selanjutnya terkait dengan penyerapan anggaran, Kabupaten Bengkalis termasuk daerah yang angka penyerapannya tinggi. Mengingat, kata Ahmad Syah Harrofie, daerah yang angka penyerapan tertinggi sekitar 68 persen. Sedangkan untuk Kabupaten Bengkalis sampai 30 September 2015, realisasi fisik sebesar 53,69 persen dan realisasi keuangan sebesar 34,03 persen. Sedangkan untuk serapan anggaran sebesar Rp1.017.379.881.220. “Kalau untuk Bengkalis tidak ada persoalan, Seiring dengan perkembangan kegiatan fisik di lapangan, realisasi fisik maupun keuangan pada bulan Oktober ini terus mengalami peningkatkan signifikan,” ungkap Ahmad Syah Harrofie.

Selanjutnya mengenai fokus Pengawalan, Pengawasan Pemerintah dan Pembangunan (P4), Ahmad Syah Harrofie menegaskan terkait dengan program P4 sejauh ini Pemkab Bengkalis telah menjalankan apa yang menjadi penekanan Presiden RI. Salah satunya program pengawasan dan pengawalan yang melibatkan internal melalui Inspektorat, kemudian melibatkan pihak external yakni BPK, BPKP maupun melakukan penandatanganan MoU dengan pihak Kejaksaan.

Kemudian mengenai perkembangan ekonomi nasional dan daerah, diungkapkan Ahmad Syah Harrofie, bahwa presiden menegaskan persaoalan saat ini bukan terjadi krisis ekonomi, namun terjadi perlambatan ekonomi. Terkait dengan persoalan ini, Presiden Jokowi, memerintahkan agar kepala daerah untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang persoalan yang terjadi saat ini. Disamping itu, daerah diminta untuk mempercepat program-program daerah, sehingga membantu perekonomian secara nasional.