Desa di Bengkalis Didorong Secepatnya Bentuk BUMDes, Ini Alasannya

“Untuk tahap awal, BUMDes ini penting sebagai payung hukum kegiatan UED-SP. Selama ini, pelaksanaan UED-SP tersebut baru sebatas menggunakan Peraturan Bupati,” kata Kepala BPMPD Kabupaten Bengkalis, H Ismail kepada wartawan, Senin (9/11/2015).

Dikatakan,  pada dasarnya secara teknis pelaksanaan, tidak jauh berbeda apakah UED-SP tersebut menggunakan Peraturan Bupati, ataupun menjadi unit tersendiri di bawah BUMDes. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dimana paling lambat Januari 2016 seluruh unit usaha LKM harus berbadan hukum, bisa koperasi ataupun Perseroan Terbatas.

Untuk Kabupaten Bengkalis, Ismail mengatakan, UED-SP di Desa akan menjadi unit usaha di BUMDes, sedangkan yang ada di kelurahan, akan berbentuk koperasi. “Secara sistem pengelolaan saya kira tidak jauh berbeda dengan sistem selama ini ini.  Perbedaannya hanya pada badan hukum yang menaungi usaha tersebut,” kata Ismail.

Terkait dengan kesiapan desa dalam membentuk BUMDes, Ismail mengatakan, pihaknya sudah mensosialisasikan kepada seluruh pemerintahan desa agar sesegera mungkin membentuk BUMDes. Ditargetkan, paling lambat akhir Desember ini, BUMDes sudah terbentuk di seluruh desa.

“Sebagian (desa,red) sudah ada yang mulai mengadakan pertemuan untuk pendirian BUMDes ini. Kan tak bisa langsung didirikan, tapi harus diawali dengan rapat-rapat,” ujarnya.

Menurut Ismail, walau BUMDes ini kesannya seperti sebuah perusahaan seperti halnya BUMD, namun sebenarnya dari sistem pengelolaan lebih sederhana. SDM yang ada di desa dinilai sudah mampu untuk mengelola dengan baik. “Sebenarnya SDM di desa cukup banyak yang berkualitas, dan selama ini mereka pun terlibat dalam berbagai kegiatan di desa. Saya yakin, BUMDes ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Ismail seraya menambahkan kalau pendampingan di desa tetap akan dilaksanakan baik bidang ekonomi maupun pembangunan.***