BPP Dituntut Kreatif Buat Program Kawasan Perbatasan

BENGKALIS–Kepala SKPD dituntut untuk lebih kreatif dan sinergi dalam membuat program skala prioritas pembangunan kawasan perbatasan. Langkah ini penting untuk  mempercepat pembangunan kawasan perbatasan.

“Untuk melaksanakan pembangunan di kawasan perbatasan, kami harap kepada SKPD terkait atau landing sector untuk sinergikan program kegiatannya. Kepala skpd harus kreatif menggait program dan anggaran dari pemerintah pusat, sehingga  dapat dilaksanakan di kawasan perbatasan,” ungkap Plt Asisten III Setda Bengkalis, Hermanto membacakan amanat Pj Bupati Bengkalis Ahmad Syah Harrofie saat membuka Rapat Koordinasi Perbatasan di Hotel Marina, Selasa (17/11/2015).

Rakor perbatasan ini dihadiri lima camat di kawasan perbatasan, Kepala SKPD, dan narasumber Kepala BPP Provinsi Riau, Marto Saputra, Kepala Bidang Kerja sama BPPT dan Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Perencana Kerja sama dan Hukum BNPP RI Andriana B Sunbanu.

Dikatakan Hermanto, sektor pembangunan yang menjadi skala prioritas di kawasan perbatasan seperti pembangunan sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, perikanan dan kelautan, sektor pariwisata maupun program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan.

Terlebih kata Hermanto, sejauh ini pemerintah pusat telah melakukkan percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui inisiasi program unggulan yaitu pengembangan kawasan beranda indonesia (PKBI). Ini sejalan dengan konsep nawacita ketiga membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

“Program ini, sejalan dengan program yang dilaksanakan oleh Pemkab Bengkalis. Makanya kita harus bisa menggait program-program pusat agar bisa dilaksanakan di daerah kita,” tandasnya.

Lebih lanjut Hermanto mengatakan, persoalan yang dirasakan oleh masyarakat di kawasan perbatasan di Kabupaten Bengkalis ini, diantaranya masalah abrasi pantai. Terkait persoalan abrasi ini, sejauh ini kabupaten bengkalis telah melaksanakan berbagai program penanggulangan, namun karena kawasannya sangat luas, sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat.

Menyangkut masalah penyeludupan dan peredaran narkoba yang berasal dari negeri jiran. Kedua persoalan ini merupakan masalah klasik yang butuh penanganan serius dari aparatur pemerintah maupun keamanan.  

“Di samping itu, hal lain yang cukup penting untuk didiskusikan dalam rapat koordinasi ini adalah peran daerah perbatasan dalam menghadapi persaingan global, karena kita pasti tidak mau asian economy community 2015 hanya menguntungkan negara lain dan kita menjadi sebatas pelengkap,” tandas mantan Kadis Kesehatan ini.***