Dampak Pemangkasan DBH Rp1,4 Triliun DPRD Minta Rasionalisasi APBD 2015

BENGKALIS, Beritaklik.Com - DPRD Bengkalis mendesak eksekutif melakukan rasionalisasi APBD 2015 menyusul terjadinya pemangkasan dana bagi hasil (DBH) sekitar Rp1,4 triliun oleh Pemerintah Pusat.

Seperti disampaikan anggota Fraksi Partai Golkar, Hendri, pemangkasan DBH yang cukup besar jumlahnya itu, jelas akan berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan di seluruh SKPD tahun ini. Sehingga dari APBD Bengkalis tahun 2015 yang disahkan Desember 2014 lalu sebesar Rp 4,9 triliun, tentu harus dikurangi Rp1,4 triliun.

"Mustahil kegiatan dan roda pembangunan dijalankan terus oleh pihak eksekutif, tanpa adanya rasionalisasi anggaran dalam APBD Bengkalis sekarang ini. Karena hitungan awal APBD yang disahkan adalah Rp4,9 triliun. Dengan terjadinya pengurangan DBH maka sisa APBD adalah Rp3,5 triliun,tentu harus ada kegiatan yang dihilangkan," ungkap Hendri, Senin (27/4).

Dalam rasionalisasi anggaran ujar pria yang sudah tiga periode menjadi anggota DPRD Bengkalis ini, tentu ada kegiatan dan belanja yang harus dicoret, terutama yang tidak urgen. Karena kalau sekarang kegiatan tetap dilaksanakan mengacu kepada anggaran yang sudah disahkan, jelas sangat rancu dan bisa memunculkan persoalan.

"Eksekutif harus ada action, duduk bersama kembali antara TAPD esekutif dan Banggar DPRD untuk merumuskan rasionalisasi APBD. Kalau ini tidak dilakukan, nantinya kegiatan sebesar Rp1,4 triliun siapa yang akan membayarkan, termasuk pelaksanaan proyek di lapangan. Antisipasinya adalah pemangkasan kegiatan dan belanja di SKPD melalui rasionalisasi anggaran," papar Hendri.

Hal senada diungkapkan Irmi Syakip Arsalan. Menurutnya, pihak eksekutif harus bergerak cepat dalam menuntaskan perubahan anggaran tahun ini. Kalau rasionalisasi anggaran tidak dilakukan, tentu kegiatan di SKPD akan berjalan sesuai dengan besaran APBD yang sudah disahkan. Lantas masalah yang akan muncul nanti, kegiatan mana yang dibayar dan tidak dibayar.

Dilanjutkan politisi muda PKB ini, dalam melaksanakan rasionalisasi anggaran, pihak eksekutif harus melibatkan legislatif, terutama Banggar DPRD. Malahan disebutnya, APBD Bengkalis sekarang justru dalam kondisi rawan, kalau SKPD tetap melaksanakan kegiatan merujuk kepada APBD yang disahkan pada bulan Desember tahun lalu, dan akan memicu masalah dikemudian hari.

"Persoalan pemangkasan DBH oleh pemerintah pusat mencapai Rp 1,4 trilyun adalah persoalan serius yang harus disikapi bersama. Jangan hanya sebatas imbauan saja, tapi harus didudukkan kembali serta dirumuskan, mana kegiatan skala prioritas dan mana yang tidak untuk dilanjutkan serta mana kegiatan yang harus dicoret," terang Irmi Syakip.

Menurutnya lagi, ada beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan bisa dihilangkan dari APBD tahun 2015, seperti anggaran proyek multiyears (MY) Sungai Pakning-Duri yang realisasinya masih nol persen. Kemudian dana ADD dan UED-SP serta Inbup PPIP juga harus ditinjau kembali besarannya, bukan menghapus programnya.

"Selain itu belanja pegawai untuk perjalanan dinas, biaya konsultasi atau pelatihan keluar daerah otomatis juga harus dikurangi, termasuk anggaran di Sekretariat DPRD. Sampai hari ini belum ada altion nyata terkait kebijakan pemerintah pusat memangkas DBH yang sangat besar tersebut. Kami di DPRD menunggu langkah ekskeutif, termasuk merasionalisasi anggaran APBD tahun ini," tutup Irmi Syakip. (Bku)