Pilkada di 4 Daerah Ditunda, Jokowi Tetap Tak Akan Terbitkan Perppu

JAKARTA, Beritaklik.Com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, Presiden Joko Widodo tak akan menggunakan opsi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pilkada dengan calon tunggal.

Pilkada di daerah yang tidak memiliki calon kepala daerah lebih dari satu akan ditunda pelaksanaannya sampai 2017. "Bumbung kosong dan perppu sampai saat ini tidak dipakai pemerintah. Presiden tidak menginginkan itu digunakan," kata Tedjo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/8/2015).

Komisi Pemilihan Umum menyampaikan bahwa saat ini masih ada empat daerah yang memiliki calon tidak lebih dari satu. Sesuai Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, bagi daerah yang tidak memiliki lebih dari satu pasangan calon, maka pelaksanaan pilkada di daerah tersebut akan ditunda hingga pilkada tahap dua, pada 2017.

Empat daerah yang memiliki calon tunggal adalah Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat; Kabupaten Blitar di Jawa Timur, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat mengusulkan pemilihan dengan calon tunggal tetap dilaksanakan menggunakan "bumbung kosong". Alasannya agar hak politik tidak dilanggar dan proses demokrasi berjalan meski calon yang ada hanya melawan kertas kosong.

Akan tetapi, menurut Tedjo, tidak ada terobosan lain setelah ditambahnya waktu pendaftaran calon kepala daerah. Melalui rekomendasi Badan Pengawas Pemilu, KPU menambah waktu pendaftaran selama tiga hari dan ditutup pada Selasa sore tadi. "Tidak ada terobosan lain ya, kita akan menggunakan kembali kepada UU. Karena tidak ada celah hukum lagi," ujarnya.

Tedjo melanjutkan, pemerintah kini hanya berharap pelaksanaan pilkada serentak berlangsung sesuai agenda yang ditetapkan. "Biasanya mereka (partai politik) saling tunggu menunggu. Kita tunggu saja. Setelah hasil ini, kami bicarakan dengan kementerian terkait," kata Tedjo. Sumber:Kompas(Bkf)