Pemkab Bengkalis Sangat Komit Terapkan SAP Berbasis Akrual

''Penerapan SAP berbasis akrual tersebut sudah kita lakukan pada tahun 2015 ini mulai dari tahap perencanaan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai penyusunan laporan keuangan,'' jelas Ahmad Syah.

Dikatakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemprov Riau ini, untuk menerapkan SAP berbasis akrual ini, sejak tahun 2014 Pemkab Bengkalis telah melakukan berbagai langkah persiapan.

Dari aspek regulasi, misalnya Bupati Bengkalis telah menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Bengkalis Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

''Perbup Nomor 58 Tahun 2014 ini merupakan pedoman kita dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual di lingkungan Pemkab Bengkalis,'' jelasnya, Jumat (6/11/2015).

Sebagaimana disampaikan Kepala Bagian Humas Johansyah Syafri, hal itu dikemukan Ahmad Syah usai mengikuti acara di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Riau di Pekanbaru.

Selain Ketua DPRD Bengkalis H Heru Wahyudi, dari Kabupaten Bengkalis yang ikut hadir dalam kegiatan yang juga dihadiri Pelaksana Tugas Gubenur Riau H Arsyadjuliandi Rachman dan Kepala BPK RI Perwakilan Riau Harry Purwaka tersebut, yaitu Sekretaris Daerah H Burhanuddin, Inspektur H Mukhlis dan Kepala Bagian Keuangan Akmal.

Kemudian, sambung Ahmad Syah, agar seluruh elemen pengelola keuangan di lingkungan Pemkab Bengkalis mampu melaksanakan SAP berbasis akrual, pada tahun 2014 melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Bengkalis juga telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi tentang Perbup Nomor 58 Tahun 2014.

“Sesuai laporan Kepala Bagian Keuangan kegiatan sosialisasi tersebut diikuti 44 Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 56 tenaga akuntansi. Selain itu kita juga terus meningkatkan kualitas mereka, seperti melalui berbagai kegiatan bimbingan teknis,” katanya.

Ahmad Syah juga menjelaskan bahwa Pemkab Bengkalis sangat komit dalam melaksanakan penerapan SAP berbasis akrual ini. Katanya, selain merupakan salah satu upaya Pemkab Bengkalis dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas serta good corporate governance, juga untuk mepercepat peningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sebab, informasi yang dihasilkan sangat diperlukan sebagai dasar membuat kebijakan publik yang lebih baik, yang pada akhirnya tentu akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Makanya kita sangat komit sekali dalam menerapkannya,” imbuhnya.***