Bengkalis Terima LHP Manajemen Aset

LHP manajemen aset Pemkab Bengkalis diserahkan langsung oleh Ketua BPK Perwakilan Riau, Harry Purwaka Ketua DPRD Bengkalis, Heru Wahyudi dan Sektretaris Daerah Burhanuddin, turut dihadiri Inspektur Kabupaten Bengkalis Mukhlis, Sekretaris INspektorat Suparjo, Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Aulia dan Kabag Perlengkapan Setda Bengkalis Andris Wasono.

Dikatakan Harry Purwaka bahwa LHP manajemen aset yang diserahkan merupakan hasil audit yang dilakukan tim auditor BPK perwakilan Riau pada Agustus–September 2014 lalu.  Tim audit memberikan beberapa catatan kepada pihak Pemkab Bengkalis, agar penataan dan pengelolaan aset milik daerah berjalan dengan baik sesuai ketentuan. Sebab manajemen aset yang baik memberikan dampak positif dalam neraca keuangan daerah.

Ketua DPRD Bengkalis, Heru Wahyudi, menyampaikan penghargaan atas audit BPK terhadap pengelolaan aset di Kabupaten Bengkalis. Karena melalui audit ini, menjadi sebuah pedoman bagi aparatur pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang good govermance dan clean governent.

Lebih lanjut dikatakan Heru Wahyudi, pengelolaan aset di suatu daerah menjadi perhatian serius. Sebab jika persoalan aset ini tidak ditangani dengan baik, maka akan menjadi masalah. Terlebih lebih lagi, Kabupaten Bengkalis yang sebelumnya telah dimekarkan menjadi beberapa kabupaten/kota, sehingga berdampak pada penataan aset.

Heru minta kepada Pemkab Bengkalis untuk terus mengidentifikasi sejumlah aset dan apabila perlu dilakukan penghapusan aset, terutama aset yang kondisi dan usianya sudah tidak memungkinkan untuk dipertahankan. Sebab jika masalah penghapusan aset ini tidak dilakukan, maka akan berpengaruh besar terhadap neraca laporan keuangan daerah.  “Saya yakin dan percaya sejauh ini Pemkab Bengkalis terus berupaya maksimal dalam manajemen aset ini,” ungkapnya.

Sekretaris Daerah, H Burhanudin mengatakan, hasil audit atas pengelolaan aset yang dilakukan BPK perwakilan Riau, di satu sisi memperlihatkan kondisi riil di Kabupaten Bengkalis dalam pengelolaan aset. Namun di sisi lain, menjadi sebuah motivasi bagi daerah untuk terus berbenah terhadap catatan-catatan yang diberikan.

Memang sejauh ini, kata Burhanudin, Pemkab Bengkalis terus berupaya memperbaiki penataan dan pengelolaan aset milik daerah, salah satunya melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, seperti Scupindo dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai. Kemudian memberikan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusia kepada penjabat pengelola aset daerah.  

“Kami berharap kepada BPK perwakilan Riau untuk terus memberikan bimbingan kepada Pemkab Bengkalis, agar  pengelolaan aset daerah berjalan dengan baik sesuai ketentuan,” ungkap Burhanudin.***