APBD Bengkalis 2016 Disahkan Rp4,4 Triliun

Pj Bupati Ahmad Syah Harrofie menyalami Ketua DPRD Heru Wahyudi usai pengesahan APBD Bengkalis 2015.

BENGKALIS, Beritaklik.Com - APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2016 secara resmi disahkan sebesar Rp4,4 triliun dalam sidang paripurna yang berlangsung, Rabu (16/12/2015). Guna menindaklanjuti hal itu, Penjabat Bupati Bengkalis Ahmad Syah Harrofie menginstruksikan kepada seluruh SKPD agar segera persiapan seluruh administrasi.

"Kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis selaku pengguna anggaran untuk segera mempersiapkan seluruh administrasi, prosedur, teknis dan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan, karena apa yang telah dianggarkan menjadi kewajiban yang melekat pada masing-masing urusan yang akan dipertanggungjawabkan oleh SKPD baik progres, manfaat maupun dampaknya bagi pembangunan Kabupaten Bengkalis secara umum," ujar Ahmad Syah Harrofie usai pengesahan APBD.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Syah juga mengajak mengajak pimpinan dan anggota DPRD beserta seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. "Kita kawal dan kita evaluasi demi mencapai tujuan bernegara, dan memberikan yang terbaik bagi daerah ini," ujarnya lagi.

Hal senada diungkapkan Ketua DPRD Bengkalis, H Heru Wahyudi. Dengan telah disahkannya APBD Bengkalis tahun anggarn 2016 sebesar Rp4,4 trilin, Heru berharap agar seluruh kegiatan yang ada di APBD bisa segera dilaksanakan. Khususnya kegiatan-kegiatan yang melalui proses lelang, hendaknya dipersiapkan segala dokumen yang dibutuhkan. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk tidak melakukan proses tender dengan alasan dokumen lelang belum masuk, ataupun dokumen belum lengkap.

Terkait dengan berkurangnya APBD Bengkalis tahun anggaran 2016, Heru mengatakan hal itu itu tidak terlepas dari menurunnya DBH Migas yang berdampak secara nasional, tidak hanya Kabupaten Bengkalis melainkan seluruh daerah di Indonesia. Dengan kondisi seperti itu, maka tidak semua aspirasi masyarakat walaupun itu urgen bisa tertampung di APBD 2016.

"Keinginan kita sama dengan keinginan masyarakat, kalau bisa semua sarana dan prasarana serta infrastruktur bisa dibangun. Namun, masyarakat juga harus melihat realita bahwa APBD kita yang katanya sangat besar, sebenarnya tidak cukup untuk bisa memenuhi semua kebutuhan tersebut. Terlebih setelah adanya penurunan DBH, maka kita dari legislatif dan eksekutif benar-benar selektif, kegiatan apa saja yang bisa dianggarkan," ujarnya. (Bku)