Misliadi: Infrastruktur Pulau Terluar Mengecewakan

RUPAT–Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Badan Pengelolaan Perbatasan diminta fokus memajukan kawasan pulau terluar yang ada di Negeri Junjungan seperti Pulau Rupat. Pembangunan daerah ini jangan hanya semata berorientasi kepada proyek, tapi tidak memberikan kontribusi positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Membangun pulau Rupat sebagai salah satu pulau terluar yang ada di Indonesia harus maksimal. Pemerintah baik daerah dan pusat harus fokus, jangan hanya semata berorientasi proyek dimana output yang dihasilkan tidak maksimal, sehingga masyarakat di Rupat tetap tertinggal dalam segala hal,” ujar anggota DPRD Bengkalis asal Rupat, Misliadi, Rabu (6/3).

Politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyoroti pembangunan infrastruktur serta pengembangan ekonomi kerakyatan yang tidak maksimal. Mayoritas proyek yang dibangun pemerintah di daerah pesisir pulau Rupat tidak pernah bertahan lama. Sebut saja jalan lingkungan desa, jalan poros kecamatan, tak sampai setahun siap dibangun sudah hancur.

Disampaikan Misliadi, pembangunan infrastruktur di Rupat seperti jalan lingkungan, jalan poros, turap penahan gelombang maupun rumah layak huni mayoritas kualitas pekerjaannya mengecewakan. Kemudian disejumlah desa, ada steiger atau pelabuhan rakyat yang sudah dibangun konstruksi awalnya, bertahun-tahun terbengkalai tidak dapat dimanfaatkan.

“Kondisi infrastruktur di kawasan Rupat cukup memprihatinkan. Belum lagi perekonomian masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan, perlu pemberdayaan secara maksimal. Pemkab Bengkalis memiliki program seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) serta Instruksi Bupati-Penguatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Inbup-PPIP), tapi realisasinya sejauh ini belum berjalan maksimal,” ungkap Misliadi.

Disisi lain, BPP harus betul-betul memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka sebagai SKPD baru. Pembangunan kawasan pulau terluar, khususnya Rupat membutuhkan keseriusan dengan rencana strategis serta program yang nyata, bukan lagi berorintasi proyek semata.

“Apalagi saya dapat informasi, Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) mengalokasikan anggaran yang lumayan besar untuk penataan kawasan perbatasan serta pulau-pulau terluar. Itu harus dimanfaatkan, stake holder di BPP harus bisa jemput bola supaya pengembangan pulau terluar dan daerah perbatasan tidak 100 persen bertumpu pada APBD Bengkalis,” ujar Direktur Eksekutif Rupat Institute ini.

Juga diharapkan ada saling koodinasi antara BPP dengan SKPD lain. Harus dibangun komunikasi satu arah dengan visi dan misi yang jelas dalam membangun pulau Rupat sehingga hasilnya dapat dinikmati seluruh masyarakat. (bku)