Munas Golkar: Kader Berharap Munaslub Tanpa Sogokan Uang

JAKARTA, Beritaklik.Com - Politik uang atau money politic alias sogokan menjadi isu hangat menjelang Munas Partai Golkar.

Kader Muda Partai Golkar, Meutya Hafid, menegaskan mayoritas kader Golkar menghendaki agar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar berlangsung transparan, bersih, tidak transaksional dengan permainan politik uang.

Hal itu dikatakannya saat diskusi bertajuk "Mau Kemana Partai Golkar" yang berlangsung di Jakarta, Minggu (22/2/2016).

Dia mengatakan, Munaslub menjadi momentum bagi kebangkitan Golkar sehingga unsur politik uang harus dihilangkan. Menurut dia, kualitas Munaslub harus berkualitas dengan menampilkan ide dan gagasan bagi masa depan Golkar.

"Penyelenggarannya harus demokratis dengan melibatkan semua DPD Golkar dan jangan ada intimidasi," ujarnya.

Meutya Hafid mengatakan bahwa konflik internal di Partai Golkar telah membuat partai tersebut hanya sibuk mengurus dirinya sendiri, dan tidak sempat memikirkan rakyat. Untuk itu, Partai Golkar ke depan harus dekat dengan publik, harus transparan, dan harus terbuka terhadap pemikiran-pemikiran dari masyarakat.

"Munas nanti harus jadi momen Golkar berbalik 180 derajat untuk bangkit," katanya.

Dalam diskusi tersebut, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi, mengecam adanya indikasi permainan politik uang menjelang pelaksanaan Munaslub Golkar. Menurut dia, jika Golkar bermain politik uang, maka dipastikan ke depan partai tersebut tidak bisa berpihak pada rakyat, tetapi berpihak pada pemodal.

"Dalam Munaslub harus dihilangkan betul money politic," ujarnya.

Adhie mengatakan pengumpulan dukungan dengan uang akhirnya akan jadi tidak sehat bagi partai dalam menentukan sikap. Dia mencontohkan, dalam menyikapi kebijakan pemerintah tidak bisa lagi menggunakan kekuatan politiknya.

"Akhirnya harus menyebar uang lagi, sehingga sikap partai ini mengandalkan pada uang. Nanti sikap partai atau kebijakan-kebijakan partai pasti tidak berpihak pada rakyat, karena yang berpihak pada rakyat pasti tidak ada uangnya," katanya. (Bki)