Tekan Angka Kemiskinan, Ini Solusi yang Ditawarkan Wabup Bengkalis
PEKANBARU, Beritaklik.Com - Wakil Bupati Bengkalis H Muhammad mengatakan, untuk menekan angka kemiskinan di wilayah Bengkalis secara khusus, maupun Provinsi Riau pada umumnya, diperlukan kerjasama yang sistematis, terencana dan bersinergi antara pemerintah, dunia usaha serta masyarakat.
Hal tersebut diungkapkannya saat berdialog dengan sejumlah ketua Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kabupaten/kota disela-sela Rapat Koordinasi
(Rakor) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau yang ditaja TKPK
Riau disalah satu hotel yang ada di Pekanbaru, Rabu (8/3/2016).
"Mengingat kemiskinan merupakan masalah kompleks, perlu komitmen dalam
menanganinya. Salah satu penanggulangan kemiskinan adalah mengajak seluruh
masyarakat kurang mampu untuk berupaya semaksimal mungkin meningkatkan taraf
perekonomian keluarga, jangan terus-terusan bergantung kepada bantuan pemerintah"
ungkapnya.
Muhammad kembali mengungkapkan, apapun bentuk subsidi yang diberikan pemerintah
kepada masyarakat, sejatinya dapat mengurangi jumlah keluarga miskin di tengah
masyarakat. Namun kata dia, realita di lapangan seringkali tidak berbanding
lurus dengan harapan pemerintah, malah justru seringkali terjadi sebaliknya.
"Kita komit mengentaskan kemiskinan, mengacu dengan visi dan misi Bupati
Bengkalis dan telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Bengkalis 2016-2021 yang saat ini sedang digodok di Bappeda
Bengkalis" katanya.
Rakor yang menghadirkan narasumber dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K) dan Tim Teknis TKPK provinsi Riau ini dibuka secara resmi
oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandy Rachman yang diwakili
Plt. Sekda provinsi Riau, M Yafiz.
Dalam sambutannya, Sekdaprov menilai rakor ini merupakan momentum penting bagi
pemerintah dalam mengkoordinasikan setiap program dan kegiatan yang terkait
dengan penangggulangan kemiskinan, yaitu sinkronisasi, harmonisasi dan
integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku
kepentingan.
Output yang diharapkan dari pelaksanaan rakor adalah agar dapat menyatukan
persepsi seluruh steakholder dan jajaran pemerintah provinsi Riau dalam
pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di provinsi Riau. Sebagaimana
Peraturan Presiden RI no. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan; Permendagri No. 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Ada beberapa poin yang menjadi skala prioritas pemprov Riau dalam upaya
mengentaskan kemiskinan dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar,
ketenagakerjaan, dan bidang ketahanan pangan. Semuanya tertuang dalam Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) provinsi Riau tahun 2015.
"Pertama mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui
peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. kedua meningkatkan
ketersediaan infrastruktur dasar terkait ketersediaan jalan, listrik, air
bersih, sanitasi, akses pasar dan bersinergi antara stakeholder terkait"
paparnya. (Bku)
BPP Bengkalis Gelar Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja 2025
BENGKALIS – Badan Penelitian dan Penge.
Pejabat BPP Bengkalis Teken Perjanjian Kinerja dan Pakta Intergritas Tahun Anggaran 2024
BENGKALIS - Badan Penelitian dan Pe.
Yayasan Aisyah Berbagi dan Donatur Bakti Sosial Khitanan Massal, Bupati Bengkalis Apresiasi
BENGKALIS- Yayasan Aisyah Berbagi dan para donatur menggelar kh.
Jelang Pemilu 2024, Kapolsek Bantan Lakukan Cooling System di Perkampungan Suku Akit Pulau Terluar Indonesia
BANTAN- Kepolisian sektor (Polsek) Bantan gencar melakukan Cooling sy.
Kasmarni: Kenduri Melayu Ratib Togak, Sebagai Upaya Pemkab Bengkalis Jaga Persatuan, Kelestarian dan Nilai-Nilai Budaya Melayu
PINGGIR - Bupati Bengkalis Kasmarni berharap melalui kegiatan Kenduri.
Perkenalkan Aplikasi e-TJSP, Bappeda Juara I Lomba Inovasi Kategori Perangkat Daerah
BENGKALIS–Melalui Aplikasi e-TJSP, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappe.