Perusahaan Diminta Minimalisir PHK

Masih menurut data BPS, jumlah pengangguran pada Februari 2015 mengalami peningkatan dibandingkan dengan agustus 2014 sebanyak 210 ribu jiwa. Mengingat imbasnya langsung atau tidak langsung juga dirasakan dan berpengaruh terhadap permasalahan ketenagakerjaan di daerah ini, Bupati Bengkalis Amril Mukminin berharap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah ini dapat meminimalisir terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kondisi perekonomian yang terjadi saat  ini.

“Kalau memang tak bisa dihindarkan, PHK harus menjadi keputusan terakhir atau solusi yang diambil untuk mengatasi persoalan yang dihadapi perusahaan akibat dampak melemahnya perekonomian saat ini,” harap Bupati Bengkalis  ketika mengadakan ramah tamah masyarakat ketenagakerjaan di Duri, Kamis (7/4/2016).

Penekanan itu disampaikannya, bukan semata-mata agar jumlah pengangguran di daerah ini tidak semakin bertambah. Namun satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah untuk meminimalisir berbagai dampak sosial yang akan muncul dari PHK tersebut.

Pertemuan yang diikuti sekitar 500 peserta itu ditaja di meeting room lantai IV Surya Hotel, Duri, Kecamatan Mandau. Selain Sekretaris Daerah H Burhanuddin, Kadisnakertrans H Ridwan Yazid dan sejumlah anggota DPRD Bengkalis Dapil Mandau dan Pinggir, ikut hadir dalam pertemuan yang berlangsung penuh kekeluargaan tersebut sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Camat se-Kabupaten Bengkalis.

Reduksi Angka Kemiskinan 

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menegaskan peran korporat sangatlah penting dalam mereduksi angka kemiskinan dan pengangguran. Karenanya, setiap program bantuan kemasyarakatan atau corporate social responsibility (CSR) hendaknya benar-benar diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

"Khususnya melalui usaha mikro kecil dan menengah. Karena sebagaimana kita ketahui, UMKM merupakan sektor yang tahan terhadap terpaan badai krisis sebagaimana terbukti selama ini. Kemudian, jika program CSR itu dalam bentuk kegiatan fisik, hendaknya dilakukan melalui pola padat karya," harap Amril.

Kepada perusahaan-perusahaan di daerah ini, Amril juga berharap agar tetap mendukung sepenuhnya setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. "Misalnya soal penggunaan atau pembebasan lahan dan sebagainya. Sebagaimana selama ini, ke depan hal-hal demikian tetap diharapkan sepenuhnya. Tentunya dengan tetap mematuhi mekanisme internal perusahaan dan peraturan perundang-perundangan," terang Amril.

Sebab, imbuhnya, keberhasilan pembangunan di bidang apapun, termasuk di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini, bukan hanya ditentukan dan menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan terkait. Tidak terkecuali perusahaan.

"Untuk itu, kepedulian dan sinersigitas yang selama ini telah diberikan perusahaan-perusahaan dalam mendukung dan mempercepat keberhasilan pembangunan di daerah ini, ke depan, baik itu kuantitas maupun kualitasnya hendaknya dapat dipertahankan dan ditingkatkan," harap Amril.

Khusus kepada PT Chevron Pasific Indonesia (PT CPI), Amril meminta bantuan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri.  Misalnya, penanaman pipa milik perusahaan tersebut di sejumlah titik yang saat ini masih menjadi kendala dalam penyelesaian pembangunan jalan yang saat ini keberadaannya sangat dinanti masyarakat agar segera dapat fungsional.

"Begitu pula untuk pembebasan lahan di Hutan Talang sepanjang sekitar 2,8 Km. Kami juga mohon bantuan PT CPI agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan jalan untuk kepentingan masyarakat," ujar Amril yang beberapa waktu lalu meninjau langsung ke lapangan untuk melihat progres pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri.***