KPK Pun Sudah Masuk Desa

Dalam rapat itu, katanya, bersama Ketua DPRD Bengkalis, dia menandatangani fakta integritas, yang berisi 9 butir upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) secara terintegrasi. Salah satu diantaranya 9 butir upaya pencegahan KKN tersebut, jelasnya, adalah daerah harus melaksanakan tata kelola dana desa dengan baik, serta pemanfaatannya harus efektif dan akuntabel.

"Dimasukannya tata kelola dana desa, sebagai salah satu butir upaya pencegahan KKN terintegrasi oleh KPK, ini bermakna bahwa saat ini, bukan hanya Bidan atau TNI, tapi KPK pun sudah masuk desa. Namun demikian, tidak perlu takut, jika penggunaannya benar-benar dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan," pesannya.

Amril menjelaskan itu ketika membuka pelatihan aplikasi sistem keuangan desa, bagi sekretaris desa, bendahara desa, dan tenaga akuntansi, Senin (18/4/2016). Pembukaan kegiatan yang ditaja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bengkalis itu, dilaksanakan di Balai Kerapatan Adat Sri Mahkota, Wisma Daerah Sri Mahkota, Bengkalis.

Diingatkan Amril, berbeda dengan provinsi lain, sebagai daerah yang mendapat "perhatian khusus" dari KPK, implementasi 9 butir upaya pencegahan KKN tersebut di Provinsi Riau, termasuk Kabupaten Bengkalis, akan dievaluasi dalam waktu 3 bulan ke depan. Sementara daerah yang tidak mendapat perhatian serupa, dalam waktu 6 bulan ke depan.

Amril menyambut baik ditajanya pelatihan tersebut. Dia berharap pelatihan yang akan belangsung masing-masing 2 hari untuk 2 angkatan dengan 272 peserta itu, benar-benar memberikan sumbangsih bagi terlaksananya tata kelola dan pemanfaatan dana desa yang efektif dan akuntabel.

Selain Kepala BPMPD H Ismail, sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di Pemkab Bengkalis terlihat hadir. Diantaranya Sekretaris Daerah H Burhanuddin Nazar, Inspektur H Mukhlis, Kepala Dispenda H Umran dan Kepala Badan Lingkungan Hidup H Arman AA.