Mendagri: Yang Namanya Wakil Tetap Wakil, Tidak Boleh Merasa Sama Haknya dengan Kepala Daerah

Malah, ada pula yang hanya beberapa hari usai pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan, keduanya langsung bagaikan film kartun 'Tom and Jerry' hingga sampai akhir masa jabatan. Satu sama lain tak akur lagi. Saling tak bertegur sapa. Kalaupun ada terlihat 'mesra' di depan umun, itu hanya 'akting' saja. Memenuhi tuntutan 'skenario' sebagai pejabat publik.

Kondisi demikian tentu tidak baik bagi kelangsungan jalannya roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.   Salah satu penyebabnya, menurut Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, karena Wakil KDH, entah itu Wakil Gubernur, Wakil Bupati atau Wakil Walikota, 'statusnya', ingin sama dengan Gubernur Bupati atau Walikota.

"Nggak bisa. Dimana-mana yang nama wakil ya tetap wakil. Tak boleh merasa sama hak dengan dengan KDH. Harus bekerja atas arahan KDH. Kalau Wakil Gubernur ya atas arahan Gubernur. Kalau Wakil Bupati ya atas petunjuk Bupati. Begitu pula Wakil Walikota, juga atas perintah Walikota. Tak boleh jalan sendiri, Mengambil kebijakan sendiri" tegas Mendagri ketika memberi arahan saat membuka Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah Dakam Negeri (PKPDN) angkatan I Tahun 2016 bagi KDH dan Wakil KDH hasil Pilkada serentak, 9 Desember 2015, Jumat (22/4/2016).

Pembukaan PKPDN yang diikuti 78 Bupati, 11 Walikota, dan 3 Wakil Bupati itu, dilaksanakan di Aula Lantai IV Gedung F Auditorium Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Kemendagri, BP SDM), Kalibata, Jakarta Selatan.

Diselingi canda dengan bernostalgia bahwa Erni Guntari Tjahjo adalah cinta pertamanya dan mereka pacaran sejak masih duduk di bangku SMP, Tjahjo menambahkan, seorang Wakil KDH tidak boleh meminta itu dan ini kepada KDH. Misalnya untuk jabatan A dan B, harus diisi oleh si X dan Y.

"Namanya juga ya wakil. Tak boleh minta apa-apa kepada KDH. Wakil Presiden pun begitu. Zaman Pak Harto juga sudah demikian. Semua sesuai arahan dan petunjuk pimpinan. Kalau Wakil KDH ya harus atas persetujuan KDH. Mekanisme dan aturan kerjanya memang begitu," tegasnya dengan sedikit dialek Jawa Timur, seraya terlebih dahulu 'mohon maaf' kepada Wakil KDH yang ikut PKPDN Angkatan I tahun 2016 tersebut.

Di bagian lain suami Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat itu mengingatkan, peserta PKPDN Angkatan I tahun 2016, maupun pihak manapun yang ingin bertemu dengannya, mesti mengikuti prosedur resmi. Tidak menggunakan calo perantara. Lansung melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Direktur Jenderal (Dirjen).

"Mohon maaf, jika dengan cara lain tidak akan saya layani. Termasuk melalui istri, anak maupun menantu saya," pinta Tjahjo sembari bercerita salah seorang anaknya menjadi pilot salah satu perusahaan penerbangsan swasta nasional terbesar. Dan pernah 'dipiloti' anaknya langsung ketika melakukan kunjungan kerja suatu daerah.

DI bagian lain, Kepala Bagian Humas Pemkab Bengkalis, Johansyah Syafri, kepada wartawan menyampaikan, hari ini, Minggu (24/4/2016) merupakan hari terakhir pelaksanaan PKPDN Angkatan I. Malam ini juga akan ditutup secara resmi.

"Namun kami belum dapat informasi siapa yang akan menutupnya. Namun dari menurut sejumlah panitia, kemungkinan langsung ditutup Kepala BP SDM," jelas Johan.

Johan menambahkan, jika hari kedua, Sabtu (23/4/2016) kemarin Menteri Keuangan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menyampaikan materi pembekalan, pada hari terakhir ini salah satu menteri yang dijadwalkan menyampaikan materi adalah Menteri Pekerjaan Umum (MenPU), Mochamad Basoeki Hadimoeljono.

Masih kata Johan, Bupati Bengkalis juga dijadwalkan akan melakukan pertemuan khusus dengan Men PU di Ruang Tunggu VIP, Ruang G1.1, Lantai I Gedung F, Auditororium Kemendagri, BP SDM.

"Pertemuan itu sudah dijadwalkan. Namun sampai saat ini Men PU belum sampai di BP SDM. Bupati sampai masih menunggu kedatangannya," tutup Johan, seraya mengatakan dalam pertemuan itu Amril akan menyampaikan proposal penanganan masalah abrasi di sejumlah titik di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini.***