Defisit Listrik Riau 135 MW Harus Segerasi Diatasi, Pemkab dan Pemprov Harus Bersatu Tekan PLN

Kekayaan yang dimiliki Riau berbanding lurus dengan sumbangsih yang
diberikan untuk negara ini. Karena kekayaan alam Riau pula, banyak
pemilik berbondong-bondong berinvestasi ingin ikut menikmati kekayaan
alam yang ada.

"Konstribusi pertambangan jadi andalan perekonomian di Riau, termasuk
juga sektor pertanian  yang menjadi salah satu motor penggerak ekonomi
rakyat, tidak hanya mampu memberikan kontribusi besar terhadap
perekonomian lokal, tapi juga bisa menyerap banyak tenaga kerja, “
ujar Koordinator Investigasi Masyarakat Peduli Listrik
(MPL), Ramdani kepada wartawan, Minggu (15/5/2016).

Sayang, kondisi tersebut kata Ramdani, tidak berbanding lurus dengan
kondisi infrastruktur dasar terutam pasokan listrik untuk Riau.
Sebagian besar daerah di Riau masih byar fet, terutama di sejumlah
kawasan pesisir yang belum terjangkau jaringan Sutet.

"Sayangnya, provinsi ini terbukti tidak mampu mengatasi defisit
kebutuhan listrik, rakyatnya terus bertambah setiap tahun, daerah ini
masih terus dibelit persoalan defisit pasokan listrik. Sehingga
menjadi hal yang biasa jika suasana malam hari di sebagian besar
wilayah Riau masih gelap gulita ," ujar Pria bertubuh gempal ini.

Menurut Ramdani, ternyata tidak hanya itu persoalan di Riau, malah
daerah-daerah yang telah menikmati aliran listrik sekalipun ternyata
masih terlalu sering ada pemadaman yakni sekitar dua sampai tiga kali
sehari mengalami pemadaman secara bergilir. Lama mati lampu rata-rata
hampir enam jam. Ini sudah masuk kategori sangat tidak normal untuk
wilayah yang padat penduduk dan memiliki bangunan yang permanen dan
megah.

"Itu semua terjadi sebagai dampak dari pasokan listrik yang masih
jauh dari harapan, kondisi kelam itu masih belum ditambah dengan
situasi ketika beban puncak pemakaian yang bisa mencapai 225,80 Mega
Watt," ujar Ramdani.

Menurut Ramdani, beban puncak tersebut belum dapat dipenuhi atau
didukung oleh pasokan listrik yang memadai walau sudah ada lima
pembangkit di provinsi ini, karena ternyata lima pembangkit listrik
itu hanya mampu memasok 190,8 MW.

"Meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang 114 MW,
Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Teluk Lembu 43,3 MW, Pembangkit
Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Teluk Lembu 7,5 MW, PLTD Dumai atau Bagan
Besar 8 MW dan PLTG Riau Power 20 MW. Jadi, listrik di Riau masih
defisit sampai 135,47 MW," papar alumni Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara (UMSU).

Menurut Analisa Ramdani, sebenarnya dengan proyek pembangunan 10.000
MW tahap pertama, minimnya pasokan listrik Riau bisa sedikit diatasi.
Pasokan baru itu bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU),
sehingga bisa mendapat tambahan 2x100 MW sejak 2011 lalu.

“Itu sama sekali tidak pernah terwujud karena PLN (Persero) sampai dengan hari ini sama sekali tidak terlihat berhasil merealisirnya," sambung Ramdani.

Untuk menekan persoalan kelistrikan di Riau, seluruh Pemerintah
Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Provinsi, harus mendorong PT PLN
(Persero) mewujudkan penambahan pasokan 2x100 MW.

"Seharusnya sinergitas seluruh Pemda tentu akan dengan mudah untuk
bisa maksimal menekan PT PLN (Persero) untuk sesegera mungkin
mewujudkannya," ujar Dani.***