Pengusaha Diingatkan Tak Langgar Amdal/UKL-UPL, Ini Sanksinya
Kepala BLH Kabupaten Bengkalis, H Arman AA saat foto bersama peserta penyusunan pelaporan pelaksanaan RKL dan RLP bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan se-Kabupaten Bengkalis di Duri, Senin (15/8/2016).
BENGKALIS – Kepada para pengusaha
diingkatkan agar tidak melakukan pelanggaran terhadap Amdal atau UKL-UPL yang
telah ditetapkan. Kalau hal itu terjadi, maka izin-izin yang dikeluarkan
setelah Amdal juga dibatalkan.
Kegiatan
ini akan berlangsung selama 2 (dua) hari dari tanggal 15 – 16 Agustus 2016
bertempat di ruang rapat Hotel Grand
Zuri Duri. Kegiatan yang diikuti oleh 50 peserta ini menghadirkan narasumber Dr
Eko Sugiharto dan Dr Endang Astuti dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM.***
           Â
“Sebagaimana tertuang dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No 32 Tahun 2009, bahwa Amdal/UKL-PL menjadi dasar penerbitan izin
lingkungan. Izin lingkungan menjadi dasar dalam
menerbitkan izin usaha dan izin-izin yang lain. Jika terjadi
pelanggaran terhadap Amdal/UKL-UPL yang
telah ditetapkan, maka dengan sendirinya izin-izin lain yang dikeluarkan
setelah Amdal juga dibatalkan,†ujar
Kepala BLH Kabupaten Bengkalis, H Arman AA saat memberikan sambutan pada acara
penyusunan pelaporan pelaksanaan RKL dan RLP bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan se-Kabupaten Bengkalis
di Duri, Senin (15/8/2016).
          Â
Dikatakan
Amdal/UKL-UPL adalah komitmen dari perusahaan dalam melakukan
pengelolaan lingkungan dan bila komitmen ini tidak dilaksanakan maka termasuk
kedalam pelanggaran peraturan. Untuk itu, diperlukan pengendalian yang ketat tentang pelaksanaan
Amdal melalui pelaporan
melalui RKL-RPL maupun
UKL-UPL oleh pemerintah termasuk
Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Arman
mengatakan, laporan pelaksanaan rencana pengelolaan dan
pemantauan lingkungan (RKL dan RPL) merupakan dokumen yang dibuat oleh pemrakarsa sesuai
dengan kewajiban yang tertuang dalam dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan bersamaan dengan dokumen Andal. Hal ini sejalan
dengan PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkugan pasal 53 ayat (1) huruf (b) yang menyebutkan pemegang izin
lingkungan berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap
persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada menteri, gubernur,
bupati/walikota.
“Apa yang kita laksanakan pada hari ini
menurut hemat saya adalah sesuatu yang sangat baik sekali, karena penyampaian
laporan yang memadai dan akurat merupakan hal yang diperlukan sebagai alat ukur
kinerja lingkungan perusahaan, pertanggungjawaban perusahaan dalam pengelolaan
lingkungan, bukti hukum dan informasi bagi masyarakat, pemerintah dan
stakeholder lainnya. Kita yakin bahwa
apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan akan membawa manfaat yang akan
kita rasakan di masa yang akan datang,†katanya.
Dugaan Korupsi APBDes Darul Aman Dilaporkan Warga ke Kejaksaan Bengkalis
BENGKALIS – Dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Darul Aman, Kec.
Menuju Opini Kualitas Tinggi, PUPR Bengkalis Jalani Penilaian Ombudaman
BENGKALIS – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau melakukan penilaian Pelayanan.
Sambangi Warga Suku Akit, KKM ISNJ Bengkalis Edukasi Cegah Pernikahan Dini dan Stunting
BENGKALIS – Mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Institut Syariah Negeri Junjungan (ISNJ) Ben.
Mahasiswa KKM ISNJ Jadi Dewan Juri Lomba Kebersihan Kelas SDN 20 Bantan
BENGKALIS – Suasana berbeda terlihat di SD Negeri 20 Bantan, Desa Bantan Tengah, Kecamatan Bant.
Dr Rinto Pimpin ICMI Bengkalis dengan Semangat Berpikir, Bertindak, Berdampak
BENGKALIS – Musyawarah Daerah (Musda) III Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi.
ISEI Bengkalis Gelar Pelatihan Penulisan Scopus Berbasis AI, Perkuat Kapasitas Peneliti Daerah
BENGKALIS – Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Bengkalis sukses menyelenggarakan pe.