SKPD di Lingkup Pemkab Bengkalis Diingatkan Bekerja Ekstra

“Waktu efektif hanya tersisa sekitar 90 hari lagi. Tak ada alasan untuk berlengah, seluruh kepala dinas, badan, camat, lurah maupun kepala desa, harus bekerja keras,” ungkap Bupati Bengkalis Amril Mukminin dalam sambutan dibacakan Plt Sekda Bengkalis, Arianto saat membuka Rakor pemantapan aparatur pemerintahan di lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Rabu (28/9/2016).

Rakor pemantapan menghadirkan narasumber Direktur Dekosentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama Kementerian Dalam Negeri Ri, Rizari, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Provinsi Riau, Rahima Erma. Turut hadir Plt Asisten I Setda Bengkalis, Umi Kalsum, peserta dari seluruh Kepala SKPD, camat, kepala desa dan luras se-Kabupaten Bengkalis.  

Dikatakan Amril, guna memastikan target pelaksanaan kegiatan tahun 2016 ini, tidak ada alasan untuk lengah apalagi menunda-nunda pekerjaan. Maka mulai hari ini dan tiga bulan ke depan, bupati akan terus memantau setiap perkembangan pekerja, untuk selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap kinerja setiap SKPD.

Lebih lanjut Arianto menegaskan, selain dihadapkan dengan penyelesaian terhadap kegiatan tahun berjalan, aparatur pemerintah juga dipacu untuk membuat menyusun Perubahaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016. Kemudian, merencanakan dan menyusun Rancangan APBD tahun 2017.

“Kami ingatkan kepada seluruh SKPD untuk bergerak cepat dan tepat, agar APBD tahun 2017 dapat disahkan pada tahun anggaran berjalan atau pada 31 Desember 2016,” tandasnya.

Masih terkait dengan APBD tahun 2016, seiring dengan terjadinya penurunan pendapatan dari sektor dana bagi hasil migas, maka akan terjadi rasionalisasi dengan pengurangan belanja langsung di setiap SKPD sebesar 20 persen. Meskipun terjadi rasionaliasi Pemkab Bengkalis tetap komitmen untuk melaksanakan program-program strategis pembangunan.

Selain itu menyinggung tentang APBD, Arianto juga menyinggung penyelesaian inventarisasi personil, sarana dan prasarana, pendanaan dan dokumentasi (P3D) penyerahan urusan kepada Pemerintah Provinsi Riau maupun pemerintah pusat. Terdapat beberapa kewenangan yang selama ini ditangani oleh pemerintah kabupaten, mulai tahun 2017 akan diserahkan kepada pemerintah provinsi maupun pusat.