Kabag Humas Setda Meranti Ikuti Rakornas Kehumasan dan Hukum

Redaksi

Rabu, 13 Februari 2019 06:35:19 WIB

Cetak

Kabag Humas Setda Meranti Ikuti Rakornas Kehumasan dan Hukum

Kepala Bagian Humas Setda Meranti, Hery Saputra mengikuti Rapat Kordinasi Nasional Kehumasan dan Hukum Tahun 2019 di Ballroom Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/2/2019).

MERANTI-Kepala Bagian Humas Sekda Meranti ,Hery Saputra mengikuti kegiatan Rapat Kordinasi Nasional Kehumasan dan Hukum Tahun 2019 di Ballroom Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para Peserta yang terdiri dari Pegawai Bagian Humas dan Hukum se-Indonesia.

Sekedar informasi Rakor Kehumasan dan Hukum Tahun 2019 yang ditaja oleh Kementrian Dalam Negeri ini bertujuan untuk mencibtakan Sinergitas penaganan Pemilu 2019 dari tingkat Pusat hingga ke Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Adapun yang menjadi nara sumber Kepala Staf Kepresdenan Jendral Purn. TNI Moeldoko, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mentri Kominfo Rudiantara, Ketua Komisi I DPR RI, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu dan lainnya.

Dalam kesempatan itu peserta Rakor yang terdiri dari para pejabat bidang kehumasan dan hukum diberikan pencerahan dan pemahaman tentang peran Humas dan Bagian Hukum untuk mensukseskan Pemilu 2019. Humas dan Bagian Hukum harus Kratif, cepat dan responsif namun perlu akurasi tinggi untuk membangun publik trust.

Salah satu peran Humas yang cukup strategis menurut Kepala Staf Kepresidenan Jend. Purn. Moeldoko adalah bagaimana menyikapi dan mengantisipasi penyebaran berita Hoax dan ujaran kebencian yang cukup marak saat ini.

Apalagi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat semua orang bisa menjadi pemberita (Citizen Media), sementara penanganan yang dilakukan oleh Humas Kominfo khususnya Kabupaten/Kota masih bersifat tradisional. Jadi untuk mengantisipasi penyebaran berita Hoax ini Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menghimbau PNS yang membidangi masalah Kehumasan memiliki strategi kuat untuk mengatasinya dengan memanfaatkan teknogi dan sinergitas dengan instansi terkait lainnya. Jika dibiarkan dikawatirkan akan menyebabkan Destuction atau guncangan dimasyarakat.

"Oleh karena itu perlu disikapi dengan menyusun strategi. Jangan sampai pimpinan kita menjadi korban dari sebuah pemberitaan (Hoax.red) apalagi menyangkut simbol-simbol negara, untuk itu kita harus melakukan sesuatu untuk mengantisipasinya," jelas Moeldoko.

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Kominfo Rudiantara, menurutnya fungsi Bagian Humas dan Hukum sangat penting dalam meluruskan sebuah informasi yang sifatnya Hoax. Dan ia berharap tercipta sinergitas yang kuat dari tingkat pusat hingga daerah dalam mengantidipasi berita Hoax, dan Rudi menegaskan pihaknya siap menerima masukan dan laporan terkait berita Hoax yang beredar di Internet untuk diambil tindakan.

Laporan dapat disampaikan melalui website Kementrian Kominfo dan Email yang telah disediakan.Â

Sementara itu dalam pidatonya Menteri Dalam Negeri memaparkan kesiapan Kementrianya dalam menghadapi Pemilu 2019 mendatang. Diakui Mendagri Djahjo Kumolo pihaknya telah melakukan koodinasi dengan instansi terkait khususnya dalam hal pendataan penduduk untuk dimasukan kedalam daftar pemilih agar lebih akurat.

Dan dari hasil evaluasi pihak Kemendagri terdapat 3 type pemilih yakni hanya ingin memilih Capres saja buat tidak repot, pemilih kedua hanya ingin memilih anggota Legislatif saja karena kenal dan selebihnya memilih sekedar mencoblos saja.

Kesiapan menghadapi pemilu juga disampaikan oleh pihak KPU RI, Bawaslu dan lainnya. Sekedar informasi Rakor yang dikemas dengan acara Dialog yang dimulai sejak pagi hari ini ditutup sore harinya setelah semua Nara Sumber memberikan pemahaman kepada peserta terkait upaya mensukseskan Pemilu 2019 mendatang.***