Karena Dinilai Tidak Transparan Ketua Pokja V Diganti

BENGKALIS.Rekanan mendesak kepada pengambil kebijakan untuk mencopot atau mengganti ketua Kelompok Kerja V Unit Layanan Pengadaan Bengkalis terkait sejumlah persoalan yang terjadi pada proses pelelangan pokja tersebut.

Seperti disampaikan salah seorang rekanan asal Bengkalis Azmi Usman, akhir pekan kemarin, Ketua Pokja V, Syafrizal dalam melaksanakan proses pelelangan tidak transparan sehingga merugikan rekanan peserta lelang. Ia mencontohkan ketika buka sampul di Kantor ULP, Jumat (24/5), Ketua Pokja dinilai melenceng dari kesapakatan aanwijzing pada saat dilakukan risalah.

“Karena berbagai persoalan yang terjadi di Pokja V, kita kalangan rekanan berharap kepada Ketua ULP atau pengambil kebijakan untuk sesegera mungkin mengganti Ketua Pokja V. Kebijakan yang dibuat Ketua Pokja terkesan mengabaikan aturan, dimana pada saat buka sampul ada rekanan yang dokumennya lengkap dinyatakan tidak lengkap,”pungkas Azmi.

Nyaris terjadi keributan di ULP Bengkalis saat dilakukan buka sampul sejumlah kegiatan antara rekanan dengan anggota Pokja V, khususnya Ketua Pokja, Jumat lalu. Rekanan yang merasa dirugikan langsung menyerang Ketua Pokja V karena dinilai tidak konsisten.

Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (Gapeknas) Bengkalis, Fitra Budiman membenarkan adanya keributan kecil di ULP, Jumat kemarin. Selaku ketua asosiasi kontraktor, ia mengaku akan mencari tahu penyebab keributan di Pokja V tersebut karena dari kalangan kontraktor menyebut ketua Pokja tidak konsisten serta tidak transparan.

“Keluhan kawan-kawan yang ikut lelang di Pokja V ini sudah berlangsung sejak dimulainya proses lelang di Pokja V tersebut. Kawan-kawan rekanan memang meminta supaya ketua Pokja V segera diganti. Kita menilai tuntutan tersebut wajar, karena kita berharap proses lelang tahun ini bisa transparan serta lebih baik dari tahun 2012 lalu,” ujar pria yang akrab disapa Budi ini.

Ditambah Budi, apabila memang pengambil kebijakan di ULP menilai kinerja ketua Pokja V tidak layak, memang harus segera diganti dengan yang lebih baik lagi. Disarankannya juga kepada kalangan rekanan untuk dapat mengikuti proses lelang sesuai aturan dan silahkan mengajukan protes atau sanggahan sesuai prosedur.(bku)