Pansus Ranperda CSR DPRD Kabupaten Bengkalis Konsultasi ke Kanwil Kemenkumham Riau

Redaksi

Jumat, 12 Juli 2019 16:23:13 WIB

Cetak

Pansus Ranperda CSR DPRD Kabupaten Bengkalis Konsultasi ke Kanwil Kemenkumham Riau

Pansus CSR DPRD Kabupaten Bengkalis ketika konsultasi ke Kanwil Kemenkumham Riau di Pekanbaru.

BENGKALIS-Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan konsultasi ke Kanwil Kemenkumham Riau guna mencari masukan dan saran dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Corporate Social Responsbility (CSR), Kamis (11/07/2019).

Ranperda adalah instrumen perencanaan program Perda Provinsi dan Kabupaten Kota yang disusun secara terencana terpadu dan sistematis. Dengan disusunnya Ranperda diharapkanÂ pembentukan Perda dapat terlaksana secara tertib, teratur, sistematis, tidak tumpang tindih dan memperhatikan skala prioritas dalam pembentukan peraturan daerah.

Perda CSR bertujuan memaksimalkan proses dan kontribusi perusahaan terhadap kebutuhan daerah. Bila sebelumnya perusahaan berhubungan langsung dengan kegiatan pemerintahan kemudian perusahaan melakukan koordinasi secara langsung, maka dengan adanya Perda ini bisa terkoordinasi sesuai kesepakatan perda yang akan di buat.Â

Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyampaikan 3 Ranperda ke DPRD yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna, yakni Ranperda CSR, Ranperda PenyelenggaraanÂ Pendidikan danÂ Ranperda SOTK. Untuk penyempurnaan Ranperda ini, Ketua Pansus Mus Mulyadi yang ditunjuk untuk memimpin Pansus CSR bersama Wakil Indrawan Sukmana serta anggota Pansus Zuhandi, Andriyan Prama Putra, Rianto, Syahrial, Hendri, H. Azmi, dr. Fidel Fuadi, Simon Lumban Gaol, Daud Gultom, Zamzami Harun, Nurazmi Hasyim, Pipit Lestari, Firman, dan Leonardus Marbun berkonsultasi langsung dengan Kakanwil Kemenkumham Muhammad Diah beserta jajaran di Aula Kantor Kemenkumham Provinsi Riau.

â€œTerimakasih kepada Kakanwil Kemenkumham Provinsi Riau beserta jajarannya dapat menerima Pansus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini kami lakukan untuk mendapatkan masukan agar dalam penyusunan Perda dapat dihasilkan produk hukum yang kuat,â€ ungkap Ketua Pansus Mus mulyadi.

Wakil Ketua Pansus, Indrawan Sukmana menambahkan Ranperda yang akan dibuat lebih kepada menjaring keinginan perusahaan terhadap tanggung jawab sosial maupun masyarakat sekitar, menampung aspirasi masyarakat sekitar perusahaan serta berharap bisa menyelesaikan Perda ini dalam waktu yang telah disepakati.

"Melalui konsultasi ini, Pansus dapat mengetahui mekanisme dalamÂ penyusunann Ranperda sehingga ketika diberlakukan menjadi produk hukum daerah tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi darinya," ujar pria yang akrab disapa Kandi ini.

Sementara Kakanwil Kemenkumham Riau, M. Diah memaparkan bahwa undang-undang mengamanatkan setiap peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Penyusunan dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kota, bisa dilihat secara tegas bahwa Pemda dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundangan dalam melakukan peraturan perundang-undangan.

M Diah juga mengapresiasi atas kepercayaan Pansus CSRÂ terhadap Kantor Wilayah Kemenkumham Riau guna membantu dalam proses penyusunan Ranperda.Â Â