Hearing dengan Diskes dan RSUD, Komisi IV DPRD Bengkalis Pertanyakan Progres Pembentukan BLUD

BENGKALIS-Terkait dengan progres pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Puskesmas  dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Komisi IV DPRD Bengkalis menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan Dinas Kesehatan (Diskes), RSUD Bengkalis dan RSUD Mandau, Selasa (30/7/2019).

 

Rapat dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi IV, Sofyan didampingi Wakil Ketua Nanang Haryanto, Sekretaris Irmi Syakip Arsalan dan anggota Thamrin Mali, Fidel Fuadi dan Syaiful Ardi.

 

Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi IV Sofyan mempertanyakan tentang sejauh mana perkembangan Badan Layanan Umum (BLUD) di Puskesmas.  Menjawab pertanyaan Ketua Komisi IV, Heri Pratikno dari Dinas Kesehatan mengungkapkan bahwa tahun 2019 ada 5 Puskesmas yang akan diakreditasikan dan tahun 2020 ada 2 Puskesmas sehingga pada akhir 2020 seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Bengkalis sudah terakreditasi dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan.

 

“Dari hasil pembahasan kemarin kita sepakat, saat ini dari awal Agustus ini sampai 3 bulan ke depan kita akan menyiapkan dokumen terkait dengan kesiapan Puskesmas untuk menjadi Puskesmas BLUD. Rencana strategis bisnis atau disingkat Renstra BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD, tata kelola yang disusun bersama-sama dinas kesehatan. Kita butuh dukungan support BPKAD untuk melakukan bimbingan dengan BPKP maupun dengan Kementerian Dalam Negeri, anggarannya disepakati untuk persiapan Pukesmas menjadi Pukesmas BLUD untuk 18 Pukesmas,’’ ungkapnya.

 

Sementara Sekretaris Komisi IV, Irmi Syakip Arsalan mempertanyakan soal UHC, bagaimana support data untuk pelaksanaannya  yang direncanakan tahun 2020. Apalagi data ini sangat berpengaruhi sekali terhadap target-target yang dicapai, jika UHC-nya tidak disupport dengan data yang akurat, target 95% tentu tidak akan tercapai.

 

Ia juga menyorot terkait temuan di lapangan saat reses sering menerima laporan terkait kondisi Puskesmas ada tenaga medisnya masih dibayar melalui dana desa. Selanjutnya ada petugas Puskesmas yang  hanya mendapatkan nota dinas. 

 

Irmi Syakip berharap hal ini perlu ada asas fungsinya di tahun 2020 mendatang agar kawan-kawan yang bekerja di kesehatan bisa diakomodir, paling tidak ada dispensasi yang wajar dan bisa diberikan kepada mereka yang sudah bekerja lama di Puskesmas.

 

Melanjutkan apa yang disampaikan Irmi Syakip, Sofyan juga  melihat ada Poskesdes yang belum ada petugasnya. Ini harusnya di data ulang dimana saja Poskesdes yang tidak aktif atau mungkin orangnya sudah pindah. Hal ini yang harus menjadi perhatian.

 

''Itu harus kita masukkan di RKPD 2020, karena ini ada kaitannnya dengan pelayanan. Contoh di Teluk Lancar, masyarakat mengeluhkankan petugasnya bukan orang setempat. Sementara masyarakat yang mau ke Puskesmas jaraknya terlalu jauh,” terangnya.

 

Menanggapi pertanyaan Irmi Syakip Arsalan, Heri Pratikno menjelaskan terkait UHC, Dinas Kesehatan memberikan perpanjangan sampai akhir 2019. Menurutnya, seluruh daerah UHC minimal 95% penduduknya masuk dalam skema JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Dari catatan pihaknya saat rapat Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan disampaikan bahwa penduduk Kabupaten Bengkalis pada semester 2 tahun 2018 sebanyak 550 ribu jiwa. Sementara yang sudah menjadi peserta JKN 76,6 % masih ada 23,4 % lagi yang belum menjadi peserta BPJS atau masuk kedalam skema JKN. 

 

''Kita berharap kerja sama Dinas Sosial dan dinas-dnas terkait bagaimana mensegerakan pendataan yang lebih spesifik,'' jelasnya.

 

Wakil Ketua Komisi IV, Nanang Haryanto menambahkan, untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kesehatan pihaknya meminta segera dibangun Puskesmas rawat inap di Desa Tasik Serai sehingga masyarakat yang akan berobat tidak perlu jauh-jauh lagi ke RSUD Mandau. Kemudian dalam penerimaan tenaga medis nantinya, hendaknya penduduk setempat. 

 

Thamrin Mali kemudian memberikan masukan dinas terkait lebih aktif untuk melaksana zone nyamuk demam berdarah karena berkaitan dengan nyawa manusia. 

 

Pihaknya melihat belakangan ini banyak sekali ditemukan kasus DBD ditandai banyaknya pasien yang berobat di rumah sakit. Untuk itu pihaknya meminta kepada Dinas Kesehatan mengambil langkah cepat untuk melakukan pencegahan dan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan pengecekan di lingkungan masyarakat.