6 Fraksi di DPRD Bengkalis Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Nota Keuangan

BENGKALIS-Fraksi-fraksi di DPRD Bengkalis menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD 2019 melalui rapat paripurna yang dipimpin  Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Kaderismanto, Rabu malam (21/8/2019).

Dari eksekutif mewakili Bupati Bengkalis, Sekretaris Daerah H. Bustami HY. Sementara Anggota DPRD Bengkalis yang hadir sebanyak 25 orang, sesuai absen yang ditandatangani.

 

Berbagai pandangan dan tanggapan yang disampaikan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD 2019 yang disampaikan Bupati Bengkalis diwakili Sekda H. Bustami HY pada sorenya. 

 

Di awali Fraksi Partai Amanat Nasional diwakili juru bicara, Syaiful Ardi mengingatkan kepada pihak eksekutif agar secara serius dan seksama menggunakan anggaran yang ada demi kesejahteraan bagi masyarakat dan mengimbau kepada semua pihak agar sebaik dan seselektif mungkin memproyeksikan pendapatan daerah dari sektor perimbangan.

 

Kemudian dari Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Mus Mulyadi mendukung KUPA yang telah disampaikan lebih difokuskan untuk belanja pegawai khususnya gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dana kelurahan, dana desa, pemenuhan terhadap kekurangan dana Pilkades serta kekurangan dana ADD tahun 2018, alokasi P3ID, alokasi terhadap beban kerja, alokasi P3K, serta iuran daerah penghasil migas untuk dapat dianggarkan sepenuhnya.

 

Sementara Fraksi PKS melalui juru bicaranya Abi Bahrun meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis agar melaksanakan program-program yang telah tertuang dalam visi misi pembangunan dan pendekatan gerbang prioritas pembangunan.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Febriza Luwu mengingatkan kepada eksekutif melaksanakan dan mengelola APBD tentunya diperlukan sebuah perencanaan yang matang, terarah, proposional, opyektif dan transparan dengan tidak meninggalkan asas keadilan demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong pemerintah memperluas akses infrastruktur daerah dan infrastruktur perkotaan baik jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan agar dapat diproritaskan, terutama daerah yang masih minim tersentuh pembangunan.

 

Selanjutnya Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Morison Bationg Sihite mengharapkan Pemerintah Daerah lebih mengoptimalkan penyerapan anggaran agar masyarakat merasakan manfaat dari hadirnya pemerintah dan dapat memaksimalkan sumber potensi yang ada di sisa waktu sampai Desember 2019.

 

Partai Gerindra Garuda Yaksa melalui juru bicaranya Zamzami Harun menyarankan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan anggaran haruslah mengedepankan efesiensi, akuntanbilitas, transparansi dan mengurangi perbelanjaan yang bersifat seremonial serta lebih mengedepankan kepentingan masyarakat umum terkait pelayanan yang berdampak besar untuk masyarakat kabupaten yang dicintai ini.

 

Terakhir Fraksi Gabungan Negeri Junjungan melalui juru bicaranya, Firman mengapresiasi perpaduan langkah dan koordinasi yang baik Tim Anggaran Pemerintah Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Anggaran DPRD dan khususnya Bupati yang telah berkoordinasi secara baik menyelenggarakan Pemerintah Daerah guna menopang kesinambungan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Bengkalis.

“Terkait penambahan pendapatan daerah sangat diperlukan kajian potensi pajak dan retribusi daerah untuk menghitung potensi pajak, estimasi kebocoran pendapatan daerah dan strategi penggalian pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang lebih maksimal,” ujar Firman.

 

Secara umum semua fraksi di DPRD Bengkalis sepakat Ranperda Perubahan APBD 2019 yang diajukan Bupati Bengkalis untuk dibahas dan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.***